Salin Artikel

Panglima TNI: Keutuhan NKRI Dipertaruhkan di Pundak TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan di pundak TNI-Polri.

Menurut Hadi, TNI dan Polri mesti menjadi solusi bagi ancaman disintegrasi bangsa. 

"Eksistensi, kedaulatan, dan keutuhan NKRI, dipertaruhkan di pundak Prajurit TNI-Polri. Untuk itu, TNI-Polri harus menjadi solusi dan motivator perekat persatuan dan kesatuan," ujar Hadi, di sela kunjungan kerja di Sumatera Selatan, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi, Sabtu (21/4/2018). 

Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Udara Jenderal Mulyono, dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. 

Dia menegaskan, TNI-Polri mampu menjadi solusi bagi integrasi bangsa. Kedua institusi itu sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat, khususnya soal menjaga pertahanan dan keamanan. 

"Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh TNI dan Polri, harus senantiasa tetap menjaga kehormatan, nama baik, kepercayaan, dan amanah dengan sungguh-sungguh," ujar Hadi. 

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut juga memuji TNI-Polri yang dinilainya kian solid. Sejumlah perkara, sudah bisa mulai ditangani bersama-sama. 

Salah satu contohnya, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di wilayah Batam, dan pembebasan sandera warga Papua oleh kelompok sipil bersenjata. 

"Beberapa waktu yang lalu TNI-Polri berhasil menyita narkoba dalam jumlah yang fantastis. Demikian pula keberhasilan penanganan penyanderaan di Papua oleh kelompok separatis bersenjata" ujar Hadi. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/21/09192421/panglima-tni-keutuhan-nkri-dipertaruhkan-di-pundak-tni-polri

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke