Zaini Dieksekusi Mati Arab Saudi, "Bargaining Position" Pemerintah Dinilai Lemah

Dia berharap Indonesia meninjau kembali posisi tawarnya tidak hanya dengan Arab Saudi, tetapi dengan negara lain dalam urusan TKI.

"Kalau melihat bagaimana Presiden saja diabaikan, artinya memang perlu dilihat kembali bagaimana bargaining position kita di mata negara lain. Jadi saya kira, tidak hanya Saudi, dengan Malaysia dan negara lain, bargaining position kita dianggap lemah," kata Anis, disela aksi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, di Kuningan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Untuk memperkuat posisi tawar dalam urusan TKI ini, pemerintah diminta memperbaiki tata kelola buruh migran. Berikutnya adalah memperbaiki kualitas diplomasi baik dari sumber daya maupun pendekatan yang digunakan sehingga lebih efektif ke depan.

Anis berharap, keberhasilan Indonesia untuk bernegosiasi dalam sejumlah isu perdamaian, bisa diterapkan untuk isu pekerja migran atau TKI.

"Toh untuk isu lain, misalnya untuk isu perdamaian, Indonesia banyak menjadi referensi. Menjadi inisiator untuk Afganistan, Rohingya, tapi untuk kasus buruh migran kita kok sepertinya tidak dianggap oleh negara lain," ujar Anis.

Khusus dengan Arab Saudi, dia meminta pemerintah menerapkan strategi baru bagaimana melakukan komunikasi dengan mereka.

"Karena tidak mudah kita bicara dengan Saudi ini, kadang-kadang rasanya seperti bicara dengan tembok gitu ya. Dengan bahasa diplomasi, di depan mereka baik, tapi kemudian eksekusi dilakukan. Dengan bahasa surat, saya kira suratnya Pak Jokowi sudah sangat komperhensif, tapi juga diabaikan," ujar Anis.

Anis juga berharap, organisasi keagamaan lain di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa ikut proaktif atas nama kemanusiaan dalam urusan pendekatan dengan Arab Saudi.

"Untuk ingatkan Saudi tidak brutal terus menerus dalam eksekusi mati terhadap pekerja migran. Apalagi, dalam proses hukum, banyak pekerja migran bukan pelaku kriminal, tapi hanya korban," ujar dia.