Membandingkan Penanganan Buruh Migran Indonesia dengan Filipina...

Aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Wike Devi Erianti mengatakan, dibandingkan dengan Filipina, pemerintah Indonesia memang belum mempunyai sistem perlindungan buruh migran yang berhadapan dengan hukum di negeri orang, salah satunya di Arab Saudi.

"Saat tenaga kerja Filipina diberangkatkan ke Saudi, mereka sudah benar-benar paham. Misalnya bahasa Inggris sudah bagus, pendidikan dan pelatihannya juga sudah dipersiapkan sehingga saat mereka disana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan," ujar Wike di Sekretariat Migrant Care, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Para buruh migran asal Filipina tersebut juga paham dengan hukum negara setempat.

"Mereka mengetahui bagaimana follow up saat mereka mendapatkan kasus. Ketika menghadapi kasus, ada atase ketenagakerjaan mereka yang sudah ada di sana siap dan memberikan bantuan," lanjut Wike.

Sementara itu, Indonesia sebaliknya. Buruh migrannya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga tak jarang saat berhadapan dengan hukum negeri orang malah berakibat fatal bagi dirinya sendiri karena salah melangkah.

Wike mengatakan, aktivis buruh migran sebenarnya sudah menawarkan sistem pesan singkat darurat bagi buruh migran Indonesia di Saudi yang berhadapan dengan hukum setempat. Begitu buruh migran mengalami permasalahan, ia tinggal mengirim pesan ke nomor yang terhubung dengan KJRI/KBRI.

Namun, Wike mengakui, sistem itu seringkali tidak berjalan baik lantaran kebiasaan majikan di Saudi yang melarang penggunaan ponsel bagi pekerjanya.

"Tapi pemerintah Indonesia, sesuai aturan di sana, enggak dapat langsung masuk menjemput ke rumah. Karena itu sudah memasuki peraturan pribadi. Di sana budayanya tertutup, bukan seperti di Indonesia. Jadi memang susah," ujar Wike.

Oleh sebab itu, aktivis buruh migran berharap KJRI dan KBRI di Saudi lebih aktif berkomunikasi dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana.

"Itulah kenapa harus ada sistem jemput bola. Saat hari libur atau kerja, atase ketenagakerjaan ini harus sering-sering berkunjung, mengecek dengan atau tanpa notifikasi supaya bisa dilihat real bagaimana implementasinya. Kalau ada masalah, bisa segera langsung diselesaikan," ujar Wike.

Hal ini tentu harus didukung dengan diplomasi tegas pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Apalagi, hubungan Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud sangat baik.

Diketahui, informasi eksekusi mati Misrin yang dilaksanakan Minggu (18/3/2018) itu dibenarkan pihak Kementerian Luar Negeri, Senin siang. Misrin sebelumnya dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah, 2004 silam. Presiden Jokowi sempat meminta bantuan Raja Salman untuk meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI tersebut.