Salin Artikel

Jika Mahfud MD Cawapres, Ketum PAN Nilai Banyak Calon Semakin Baik

"Kan bagus dong. Semakin banyak banyak pilihan semakin bagus," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Zulkifli meyakini Mahfud sebagai seorang pakar hukum memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sehingga layak jika menjadi cawapres. Namun, kata Zul, penentuan Mahfud dipilih atau tidak tentunya dikembalikan lagi kepada Jokowi selaku capres.

"Ya enggak apa-apa, toh itu kan soal wapres terserah Presidennya," ucap Zulkifli.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebelumnya bersyukur saat namanya dimunculkan oleh masyarakat sipil sebagai sosok yang pantas mendampingi Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Tiba-tiba masuk ya bagus juga perkembangan demokrasi, artinya suara lain dari mainstream itu bisa muncul, dari masyarakat seperti saya," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Mahfud mengaku bersedia menjadi cawapres Jokowi, namun tidak ingin terlalu aktif untuk menindaklanjutinya. Ia mengaku hanya menyerahkan sepenuhnya terhadap mekanisme yang ada di masing-masing parpol serta Jokowi sendiri.

Sebab, kata Mahfud, pada akhirnya yang memutuskan untuk menentukan cawapres Jokowi ialah partai koalisi pemerintahan dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Ia pun mempersilakan partai-partai mengolah namanya sebagai cawapres Jokowi.

"Saya juga bukan tidak mau karena kalau tak mau itu diartikan sombong, pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti," kata Mahfud lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/15/17354671/jika-mahfud-md-cawapres-ketum-pan-nilai-banyak-calon-semakin-baik

Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke