Salin Artikel

Soal Jual Beli Jabatan Masih Terjadi, Ini Kata Komisioner KASN

Nyono disuap agar menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengatakan, cara mencegah praktik semacam ini yakni dengan membangun sistem seleksi jabatan yang terbuka.

"Kita bangun sistemnya. Proses seleksi juga untuk mengisi jabatan itu harus dilakukan secara terbuka," kata Tasdik, usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

KASN, lanjut dia, punya peran mengawasi, membina, dan juga membangun sistem tersebut. Kalau memang praktik jual beli masih terjadi, pihaknya mengatakan akan mengambil keputusan tegas.

"Ya, sepanjang ada bukti-bukti yang cukup terkait adanya jual beli jabatan, saya rasa enggak ada masalah, kita akan mengambil sikap yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Tasdik.

"Ini yang sedang kita upayakan ke depan supaya praktik-praktik semacam itu harus kita cegah. Ini yang sedang kita lakukan," tambah Tasdik.

Dalam pertemuan dengan KPK, KASN dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sepakat memperbaiki sistem. Agar praktik semacam ini dapat dicegah.

"Dari sistem regulasinya juga harus kita perbaharui supaya lebih fair," ujar Tasdik.

Kendala mencegah praktik semacam ini menurut dia karena merit sistem yang belum dibangun secara konsisten.

"Inilah faktor mendasarnya. Sehingga kami harus bekerja keras untuk membangun sistem ini," ujar Tasdik.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/18233671/soal-jual-beli-jabatan-masih-terjadi-ini-kata-komisioner-kasn

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke