Salin Artikel

Kantor Staf Presiden Akui Terima Laporan Pembentukan Relawan Jokowi

Laporan itu disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yorrys Raweyai pada Selasa (27/2/2018) kemarin. Yorrys datang ke Kompleks Istana Kepresidenan dan diterima oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

"Ya disampaikan kepada KSP. Tapi kalau responsnya biasalah, seperti itu kan. Ada organisasi baru menyampaikan ke kami, 'Pak kami baru membentuk organisasi ini', ya silakan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Moeldoko mengatakan, agenda pertemuan itu yakni Yorrys hendak menyampaikan informasi mengenai hasil Rapat Pimpinan Nasional SPSI yang digelar pada 21 Februari 2018 lalu.

Lalu turut dilaporkan juga soal pembentukan relawan pekerja untuk pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Sebab, pembentukan relawan tersebut juga merupakan hasil dari rapimnas.

Moeldoko menilai, pertemuan tersebut wajar karena KSP juga mempunyai fungsi untuk melakukan komunikasi politik.

"Bahwasanya KSP melakukan komunikasi politik, iya. Tapi komunikasi politik dengan berbagai pihak, siapa pun yang datang ke KSP kami terima," kata Moeldoko.

Namun, Moeldoko menekankan bahwa KSP sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan relawan pemenangan Jokowi. Pembentukan relawan tersebut sepenuhnya adalah hak dan inisiatif dari Yorrys.

KSP tak akan melakukan tindak lanjut apa pun dari laporan yang disampaikan Yorrys tersebut.

"Jangan keluarnya setelah dari KSP seolah KSP merestui masalah niatnya untuk membangun relawan Jokowi. Silakan, tetapi jangan kaitkan dengan KSP dong," kata Moeldoko.

"Tiap orang mau bangun relawan Jokowi itu masing-masing. Jangan menghubungkan dengan KSP sehingga persepsi di luar menjadi salah," ujar dia.

Yorrys sebelumnya mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya.

"Kami ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik KSP yang dinilainya ikut cawe-cawe dalam pembentukan relawan pemenangan Jokowi.

\Mardani mengatakan, KSP adalah salah satu Lembaga yang dibiayai negara sesuai Perpres Nomor 26 Tahun 2015. Dalam Perpres itu dijelaskan bahwa hak keuangan dan fasilitas Kepala Staf Kepresidenan adalah setingkat menteri

"Tugas dan Fungsi KSP bukan relawan partai atau relawan capres," kata Mardani.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/15343151/kantor-staf-presiden-akui-terima-laporan-pembentukan-relawan-jokowi

Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke