Salin Artikel

Survei Alvara: TNI Dapat A soal Tingkat Kepuasan Publik, DPR Dapat C

Survei yang melibatkan 2.200 responden itu menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga negara dengan kepuasan tertinggi mencapai 90,7 persen.

"Hanya satu lembaga negara dapat nilai A, yaitu TNI," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Dalam surveinya, Alvara membuat skala 1-6 untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Skala 1 adalah skala sangat tidak puas, sementara skala 6 sangat puas sekali.

Selain itu, Alvara juga mengelompokkan hasil survei dengan 5 nilai, yakni E (0-33 persen), D (34-50 persen), C (51-66 persen), B (67-83 persen), dan A (83-100 persen).

Oleh karena itu, dengan persentase kepuasan yang mencapai 90,7 persen, TNI mendapatkan nilai A.

Di bawah TNI, ada lembaga yang masuk kelompok nilai B. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (81,9 persen), Badan Intelijen Negara (81,1 persen), Komisi Pemilihan Umum (79,5 persen).

Selain itu, Kepolisian RI (77,2 persen), Mahkamah Agung (76,3 persen), Mahkamah Konstitusi (75,4 persen), Kejaksaan Agung (72,5 persen), Dewan Perwakilan Daerah (71 persen), dan partai politik (70 persen).

Sementara itu lembaga yang mendapatkan nilai C ada dua, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persentase kepuasan 60,6 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kepuasan 56,8 persen.

"Ini belum ada kasus Undang-Undang MD3. Kalau ada itu mungkin tambah rendah lagi ya nilainya (DPR)," kata Hasanuddin.

Survei Alvara dilakukan dengan metode wawancara tatap muka kepada 2.200 responden yang berusia 17 - 65 tahun dengan margin of error 2 persen.

Survei dilaksanakan pada 15 Januari - 7 Februari 2018 di enam wilayah besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/19265571/survei-alvara-tni-dapat-a-soal-tingkat-kepuasan-publik-dpr-dapat-c

Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke