Salin Artikel

Presiden Minta Polri Tindak Tegas Penyerang Rumah Ibadah dan Pemuka Agama

"Saya sampaikan, Polri harus tegas untuk urusan-urusan seperti itu," ujar Presiden Jokowi saat dijumpai di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Presiden menegaskan, keamanan masayarakat secara umum dan tempat ibadah serta pemuka agama secara khusus merupakan tanggung jawab Polri.

"Semuanya harus dijaga. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang terus menerus seperti itu," ujar Presiden.

Presiden sudah meminta Polri memberikan laporan soal serangkaian peristiwa penyerangan tempat ibadah dan pemuka agama.

Presiden juga ingin mengetahui apakah sederet peristiwa yang terjadi dalam rentang tidak terlalu jauh itu merupakan peristiwa yang terstruktur dan sistematis, atau justru insidental.

"Saya sudah meminta agar dituntaskan masalah ini, dilihat betul secara detail, apakah memang benar-benar kriminalitas biasa atau tidak. Saya belum mendapatkan laporan detail mengenai itu," ujar Presiden Jokowi.

Diketahui, sejumlah kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Misalnya, penyerangan terhadap pemimpin Pesantren Al Hidayah KH Umar Basri bin Sukrowi di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Saat KH Umar Basri tengah berzikir, seorang pria masuk masjid dan langsung menganiayanya pada 27 Januari 2018.

Kemudian, tokoh Persatuan Islam Indonesia (Persis), HR Prawoto, meninggal di rumah sakit setelah dianiaya seseorang yang diduga mengalami depresi (sakit jiwa) pada awal Februari.

Lalu, kejadian penolakan seorang biksu bernama Mulyanto Nurhalim dari sejumlah warga Kampung Baru RT 001/001 Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 7 Februari silam.

Terakhir, Minggu, 11 Februari 2018, orang tak dikenal menyerang Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, saat misa dilaksanakan. Umat yang sedang menghadiri misa terluka, begitu pula dengan Pastor Karl-Edmund Prier, biasa dipanggil Romo Prier, yang sedang memimpin misa.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Polri bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya tengah menyelidiki apakah beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama merupakan hasil by design kelompok tertentu untuk mengganggu situasi menjelang pilkada atau tidak.

Sampai penyelidikan tersebut selesai, Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu soal peristiwa-peristiwa itu.

Misalnya, penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al Hidayah, KH Umar Basri bin Sukrowi, di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Saat tengah berzikir, seorang pria masuk masjid dan langsung menganiaya Umar Basri pada 27 Januari 2018.

Kemudian, tokoh Persatuan Islam Indonesia (Persis), HR Prawoto, meninggal di rumah sakit setelah dianiaya seseorang yang diduga mengalami depresi (sakit jiwa) pada awal Februari.

Lalu kejadian penolakan seorang biksu bernama Mulyanto Nurhalim dari sejumlah warga Kampung Baru RT 01/01 Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 7 Februari silam,

Terakhir, Minggu, 11 Februari 2018, orang tak dikenal menyerang Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, saat misa dilaksanakan. Umat yang sedang menghadiri misa terluka, begitu pula dengan Pastor Karl-Edmund Prier, biasa dipanggil Romo Prier, yang sedang memimpin misa.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Polri bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya tengah menyelidiki apakah beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama merupakan hasil dari 'by design' kelompok tertentu untuk mengganggu situasi menjelang Pilkada atau tidak.

Sampai penyelidikan tersebut rampung, Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu soal peristiwa-peristiwa itu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/19450951/presiden-minta-polri-tindak-tegas-penyerang-rumah-ibadah-dan-pemuka-agama

Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke