PPP Anggap Penunjukan Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur Bikin Gaduh

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menilai usulan Menteri Dalam Negeri menunjuk dua petinggi Polri sebagai penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat menimbulkan kegaduhan

Padahal, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menyerukan agar semua pihak menjaga stabilitas dan menghindari kegaduhan di tahun politik.

"Ide Mendagri telah memancing kegaduhan politik. Ini tidak bagus dalam konteks menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional dan kontrapdoruktif atas imbauan Presiden," kata Arwani melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/1/2018).

Arwani juga mempertanyakan alasan Mendagri yang hanya menempatkan petinggi Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera.

Padahal berdasarkan data kerawanan pilkada, Sulawesi Selatan yang Gubernurnya akan berakhir pada April 2018 mendatang juga termasuk rawan.

"Pertanyaannya mengapa Sulsel tidak ditunjuk Pj Gubernur dari Polisi aktif?" papar Arwani.

"Atas pertimbangan tersebut dan untuk menjaga kondusifitas di tahun politik ini, saya menyarankan agar gagasan dan rencana tersebut diurungkan. Sikap ini juga selaras dengan imbauan Presiden agar elit tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," lanjut dia.

Sebelumnya dua perwira tinggi diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Tjahjo pun menuturkan Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan. Mereka pun akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.