Jusuf Kalla: Kalau Sekjen Golkar Sekarang Jenderal, Itu Tak Lepas dari Masa Lalu

Menurut dia, keterlibatan Lodewijk di dunia politik kini tak lepas dari sejarah panjang TNI di Partai Golkar.

Dia pun bercerita saat pemilu dilaksanakan di era Orde Baru, hanya ada tiga partai yang diperbolehkan pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Golkar, di mana Kalla merupakan salah satu tokoh pentingnya, merupakan partai berkuasa saat itu. Bahkan, ABRI juga saat itu dikenakan atribut berwarna kuning khas Partai Golkar.

"Sehingga pada suatu saat, pendahulu bapak-bapak sekalian juga kadang-kadang pakai baju kuning. Karena dipaksa pakai baju kuning," kata Kalla di hadapan peserta Rapim di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Oleh karena itu, kata Kalla, citra tentara selalu melekat pada Partai Golkar hingga kini. Sambil berkelakar, ia menyinggung Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang baru menggantikam Idrus Marham, Lodewijk Freidrich Paulus.

Diketahui, Lodewijk merupakan perwira TNI lulusan Akademi Militer pada tahun 1981 dan pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2009.

"Jadi kalau Sekjen Golkar sekarang Jenderal, itu menghubungkan masa lalu. Karena tidak lepas dari pada masa lalu," kata Kalla disambut tawa peserta.

Namun, Kalla tak ingin masa lalu terulang di mana tentara bisa berpolitik praktis. Ia menegaskan, baik Polri maupun TNI harus bersikap netral dan tidak punya hak memilih atau dipilih dalam kontestasi politik. Kecuali dia mengundurkan diri dari instansinya.

"Bukan berati saya minta tentara ikut lagi, tidak. Tapi pengalaman pada waktu itu semua ikut pemilu dan itu juga tak menimbulkan masalah. Sekarang ini tentu masalahnya berbeda. Sangat berbeda," kata Kalla.

Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus resmi menjabat Sekjen Golkar menggantikan Idrus Marham. Hal tersebut diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Senin (22/1/2018).

Sementara Idrus Marham ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.