Salin Artikel

Pascaputusan MK, Fahri Hamzah Minta Parpol Segera Umumkan Capres

Fahri menuturkan, akibat putusan MK tersebut pilihan masyarakat menjadi terbatas.

“Karena itu, untuk mengurangi atau menutup celah kerugian masyarakat itu, segeralah parpol itu mengumumkan siapa kandidatnya. Ini yang harus dilakukan karena harus keliling. Jangan kemudian diam. Last minute (baru umumkan),” kata Fahri ditemui di sela-sela diskusi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Fahri lebih lanjut mengatakan, seharusnya pascaputusan MK, parpol segera membangun koalisi. Dengan demikian, masyarakat bisa mengenal kandidat calon presiden sejak awal.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Chaniago menuturkan tentu ada pihak yang merasa kecewa dengan putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden ini. Akan tetapi, ada juga yang merasa senang dan diuntungkan.

Pangi mengatakan, ada-tidaknya ambang batas pencalonan presiden tersebut memang membawa risiko masing-masing. Bila ambang batas pencalonan presiden nol, maka persaingan akan makin kompetitif dan dinamis.

“Calon akan lebih banyak. Tetapi dengan ambang batas 20 persen, saya perkirakan hanya dua sampai tiga poros,” jelas Pangi.

Tidak hanya soal syarat kursi/suara saja yang berat, Pangi menambahkan dari sisi elektabilitas, sulit ditemukan kandidat lain di luar dua poros Joko Widodo dan Prabowo.

“Nah apakah akan muncul poros alternatif atau kuda hitam, itu yang kita tunggu siapa namanya. Karena secara racikan elektoral, baik elektabilitas, akseptabilitas, dan popularitas sepertinya belum ada yang menonjol kecuali Jokowi dan Prabowo,” lanjut Pangi.

Akan tetapi, apabila ambang batas nol diloloskan, bisa jadi ada presiden terpilih, namun tidak memiliki partai yang kuat di parlemen.

“Misalnya Pak Hary Tanoe dia terpilih. Tetapi partainya belum tentu lolos parliamentary threshold. Kan rumit juga, jadi presiden tapi anggota parlemennya enggak ada,” pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/21095691/pascaputusan-mk-fahri-hamzah-minta-parpol-segera-umumkan-capres

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke