Terpopuler: Pelatihan Cuap-cuap OK OCE, Menteri Susi Versus Luhut dan JK

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik pelaksanaan program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) sebagai program pelatihan lisan yang kurang bermanfaat.

Kedua artikel itu termasuk yang paling banyak menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Selasa (9/1/2018). Selain itu, ada sejumlah artikel terpopuler lain yang sayang untuk dilewatkan berikut ini.

OK OCE sekadar cuap-cuap?

Ia juga menilai bunga pinjaman modal peserta OK OCE terlalu tinggi, yakni 13 persen. Menurut dia, calon peserta OK OCE tidak akan sanggup meminjam uang dengan bunga sebesar itu.

Bagaimana tanggapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tentang ini? Simak artikel berikut ini.

- Sandi: Bunga 13 Persen untuk Modal OK OCE Bagian dari Bisnis Bank DKI
- Sandiaga: Kalau Program Cuap-cuap, Ya Pelatihan Memang seperti Itu
- OK OCE Ini Pelatihan Paling Aneh, Ini Pelatihan Cuap-cuap...
- Apa yang Diuntungkan dari OK OCE? Bunga Modalnya Aja 13 Persen

Luhut dan Wapres minta stop penenggelaman kapal

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Susi untuk tidak lagi menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Luhut meminta Susi untuk fokus meningkatkan ekspor ikan.

Hal yang sama juga diminta oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasannya, demi menjaga hubungan baik dengan negara lain. Kalla tetap mendorong penegakan hukum atas kapal pencuri, tetapi kapal itu bisa saja dilelang.

Menanggapi ini, Susi menyatakan bahwa ia akan bertindak sesuai perintah pengadilan. Jika pengadilan meminta penenggelaman kapal, maka ia akan melaksanakan.

Baca artikel selengkapnya berikut ini.
- Di Hadapan Para Relawannya, Jokowi Puji Susi Pudjiastuti
- Diminta Luhut Tidak Tenggelamkan Kapal Lagi, Ini Tanggapan Susi
- Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Penenggelaman Kapal
- Susi: Yang Keberatan dengan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden

Pasukan elite Saudi beraksi

Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Al-Ajrab, mengirim pasukan khusus untuk menahan 11 pangeran yang menolak kebijakan penghapusan subsidi tagihan listrik dan air.

Pada 1 Januari 2018, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar lima persen untuk sebagian besar barang dan jasa. Hal itu sekaligus mengakhiri kebijakan bebas pajak yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.

Awal November 2017, pemerintah Arab Saudi juga melakukan penangkapan besar-besaran terhadap sejumlah pangeran dan petinggi pemerintahan terkait dengan dugaan korupsi.

Berita selengkapnya dapat dibaca di artikel "Putra Mahkota Saudi Kerahkan Pasukan Elite untuk Tahan 11 Pangeran ".

Eks pengacara Setnov dicekal

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan ini terkait proses penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dengan tersangka Setya Novanto.

Simak dalam artikel "Fredrich Yunadi Dicegah KPK ke Luar Negeri".