Ini yang Akan Dilakukan Bawaslu Terkait Majunya Anggota TNI dan Polri di Pilkada

Bawaslu juga akan menemui Panglima TNI Marsekal Haji Tjahjanto untuk merespons sejumlah anggota TNI yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2018.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, potensi konflik di daerah dengan calon yang berlatar belakakang TNI dan Polri akan lebih tinggi. Hal ini terkait netralitas dan dukungan anggota TNI terhadap para calon tersebut.

Sementara, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) tidak mampu menjangkau anggota aktif TNI yang diduga tidak netral atau memberikan dukungan kepada salah satu calon.

"Kami harus berhubungan dengan Panglima TNI, karena akan meminta bantuan POM. Karena seandainya dalam proses dukungan kepada calon kepala daerah mantan TNI-Polri kan ada sebuah ketidaknetralan terjadi," kata Fritz, di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

"Proses Sentra Gakumdu yang biasa saja tidak bisa, karena itu kami akan interview TNI-Polri yang aktif," ujar Fritz.

Menurut Fritz, potensi konflik di daerah dengan calon berlatar belakang TNI-Polri akan lebih kuat karena masih ada residu pengaruh kekuasaan. Pengaruh itu baik di internal institusi bersangkutan, maupun dengan pengusaha atau pimpinan daerah lainnya.

Oleh karena itu, Bawaslu akan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Perbawaslu yang ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2018.

Pada Pilkada Serentak 2018, akan ada beberapa jenderal yang mencalonkan diri di sejumlah daerah. 

Mereka adalah Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin di Pilkada Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Anton Charliyan di Pilkada Provinsi Jawa Barat, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw di Pilkada Papua.

Sedangkan dari TNI, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI Letjen Edy Rahmayadi akan ikut berkontestasi pada Pilkada Sumatera Utara.