Salin Artikel

Populer Kompas.com: LPJ RT/RW, Surat Edaran di Rajeg, dan Masalah Yerusalem

Berita mengenai kebijakan baru di DKI Jakarta itu menjadi salah satu artikel terpopuler Kompas.com sepanjang Kamis (7/12/2017).

Selain itu, ada sejumlah artikel lain yang menarik perhatian pembaca, di antaranya soal surat edaran kontroversial tentang aturan kegiatan warga non-Muslim di Desa Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Berikut ringkasan artikel-artikel terpopuler Kompas.com kemarin.

LPJ disederhanakan

Anies Baswedan mengatakan, ada 33.139 RT/RW di Jakarta sehingga akan sulit mengawasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) semua RT/RW tersebut. Karena itu, LPJ akan disederhanakan dan cukup dilaporkan kepada warga setempat.

Pertanggungjawaban itu dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan dalam forum musyawarah RT/RW.

"Kami ingin pertanggungjawaban itu disampaikan kepada orang-orang yang memang memilih mereka. Toh kegiatannya adalah kegiatan di kampung. RT/RW bukan ditunjuk oleh Pemprov, tapi mereka hasil pilihan warga," kata Anies.

Surat edaran di Rajeg

Sebuah foto salinan surat edaran di RW 06 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi pembicaraan di media sosial. Surat edaran itu berisikan aturan dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan bagi warga non-Muslim di sana.

Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif mengatakan, surat itu memang ada, tetapi berupa rancangan dan hanya untuk kalangan pengurus RT/RW. Surat itu belum berlaku dan statusnya sekarang tidak akan diberlakukan.

Belakangan diketahui bahwa warga setempat tidak dilibatkan dalam merancang ketentuan itu. Warga menolak keberadaan surat tersebut.

Baca selengkapnya di artikel-artikel berikut ini.
- Viral Edaran untuk Warga Non-Muslim di Desa Rajeg, Pengurus Desa Dikumpulkan
- Warga Tak Dilibatkan dalam Pembuatan Surat Edaran untuk Warga Non-Muslim di Rajeg
- Muasal Keluarnya Edaran bagi Non-Muslim di Desa Rajeg
- Potret Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Rajeg

Adu cepat KPK dan praperadilan Setya Novanto

Pokok perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dengan tersangka Setya Novanto akan segera disidangkan. Jika hal itu terjadi, gugatan praperadilan yang tengah berlangsung akan gugur dengan sendirinya.

Sampai saat ini, hakim tunggal yang menangani praperadilan Novanto menyatakan bahwa sidang praperadilan akan terus berlanjut hingga sidang pokok perkara telah masuk pada agenda pembacaan dakwaan.

Sementara itu, sidang perdana untuk perkara tersebut akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (13/12/2017) atau sehari sebelum sidang putusan praperadilan.

Simak beritanya berikut ini.
- Hakim Kasus Novanto Sebut Praperadilan Gugur Setelah Dakwaan Dibacakan
- Dakwaan Novanto Dibacakan Sehari Sebelum Putusan Praperadilan

Indonesia kecam AS soal Yerusalem

Pemerintah Indonesia mengecam keras langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem atau sebagian orang menyebutnya Yerusalem, sebagai ibu kota Israel. Indonesia meminta AS mengevaluasi sikap tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan yang disampaikannya pada Kamis pagi kemarin. Presiden mengatakan telah meminta Menteri Luar Negeri RI untuk menyampaikan sikap Indonesia ini kepada Duta Besar AS di Jakarta.

Jerusalem atau sebagian orang membacanya sebagai Yerusalem, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nama Yerusalem begitu akrab di hati umat Kristen, Yahudi, dan Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak berabad-abad.

Kota ini unik dengan berbagai peninggalan sejarah yang amat penting bagi ketiga umat tersebut. Yerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim, dan dalam bahasa Arab disebut Al Quds. Di Indonesia, orang mengucapkannya sebagai Yerusalem.

Baca:
- Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem
- Wapres JK: Indonesia Berada di Belakang Palestina
- Apa Kata Rakyat Palestina di Yerusalem?

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/07295611/populer-kompascom-lpj-rtrw-surat-edaran-di-rajeg-dan-masalah-yerusalem

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke