Jadi Panglima Terpilih, Hadi Tjahjanto Pastikan Netralitas TNI

Pada tahun 2018, akan ada Pilkada Serentak, serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

Isu netralitas TNI menjadi salah satu yang disinggung pada proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Rabu (6/12/2017).

"Netral kan. Netral. Caranya adalah, kita memperkuat jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Hadi, seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca: Harapan untuk Marsekal Hadi, Hapus Kekerasan Militer terhadap Warga Sipil

Adapun, dalam bab penjelasan UU tersebut, dijelaskan bahwa politik praktis yang dimaksud dalam arti TNI hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"Di sana disebutkan bahwa TNI tidak berpolitik praktis dan mengikuti kebijakan politik negara," ujar Hadi.

Plong

Lebih jauh, Hadi mengungkapkan kelegaannya setelah proses fit and proper test di DPR selesai. Hasil tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan pada forum rapat paripurna.

Baca: DPR Sahkan Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

"Perasaan saya ya sudah plong karena beban yang diberikan kepada saya, pertanggungjawaban kepada saya untuk menjalani fit and proper test sudah selesai tinggal hasilnya nanti," kata Hadi.

Komisi I DPR memutuskan untuk menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI mengantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai, Hadi adalah sosok yang sanggup memimpin TNI mengantikan Jenderal Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada April 2018.