Ketua MK: Hakim MK yang Dipilih Presiden Juga Ada Lobi-lobi

Bahkan, kata dia, proses politik dalam pemilihan hakim MK tak hanya terjadi di DPR melainkan juga di Istana.

"Kami hanya diseleksi di sini berdasarkan proses politik di sini. Kalau yang di presiden kan juga ada lobi-lobi. Sama saja di sana ada lobi-lobi juga," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Karena itu ia tak mempermasalahkan bila nantinya Dewan Etik MK memeriksa dirinya terkait dugaan lobi-lobi politik yang dilakukannya dengan Komisi III terkait perpanjangan masa jabatan sebagai hakim MK.

Menurut Arief, itu merupakan hal wajar sebab semua hakim MK pernah dilaporkan ke Dewan Etik.

"Ya boleh saja (kalau mau periksa). Setiap kali saya juga ketemu Dewan Etik biasa saja. Tanya Dewan Etik. Saya enggak tahu. Bisa saja semuanya laporan. Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke Dewan Etik. Enggak ada masalah," tutur Arief.

"Tapi saya katakan, saya datang ke Komisi III, menemui Komisi III, sepengetahuan Dewan Etik dalam rangka proses fit and proper test," lanjut dia.

Arief menegaskan hanya akan fokus pada uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukannya. Soal masa jabatannya sebagai hakim MK, ia mengatakan menyerahkan sepenuhnya proses politik kepada DPR.

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi akan memanggil Ketua MK Arief Hidayat untuk mengklarifikasi adanya dugaan pelanggaran kode etik terkait perpanjangan masa jabatan Arief.

Anggota Dewan Etik, MK Salahuddin Wahid, mengatakan, dirinya telah mendengar kabar dari pemberitaan di media massa soal adanya lobi politik antara DPR dan Ketua MK Arief Hidayat dalam proses masa perpanjangan jabatan hakim MK.

Sementara Arief Hidayat akan pensiun pada April 2018.

"Jadi, beberapa hari ini ada berita soal kasus lobi Ketua MK. Nah, salah satu tugas dari Dewan Etik adalah menindaklanjuti kalau ada laporan atau informasi tentang dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi," ujar Salahuddin saat memberikan keterangan pers di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).