Salin Artikel

Menurut Demokrat, Semua Partai Lakukan "Outsourcing"

Ia mengatakan hal itu bukan outsorcing politik seperti yang dinyatakan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.

"Kalau outsorcing semua partai juga outsorcing kok. Saya bisa menyatakan semua partai juga outsorcing," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Ia mengatakan partainya lebih mengutamakan kompetensi dan integritas dalam mengusung kepala daerah sehingga tak melulu harus kader internal.

Syarief juga membantah Demokrat telah merayu Emil untuk mendampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Ia mengatakan justru Emil yang melamar ke Demokrat untuk mendampingi Khofifah.

Syarief juga membantah bila partainya minim kader muda. Ia mengatakan partainya tak kekurangan kader muda untuk diusung sebagai kepala daerah.

"Perpindahan kader wajar saja. Jika tidak nyaman kader pindah ke partai lain ya wajar. Hak politik masing-masing," lanjut dia.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tak mempermasalahkan keputusan Bupati Trenggalek Emil Dardak yang memutuskan maju ke Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018.

Emil memutuskan maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.

Hasto menilai pihak Demokrat seperti melakukan politik outsourcing, yang berarti penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu.

"Bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik outsourcing. Kami tidak terpancing, kami tetap setia pada kaderisasi karena itu menunjukkan track seorang pemimpin," ujar Hasto seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/28/16341451/menurut-demokrat-semua-partai-lakukan-outsourcing

Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke