Salin Artikel

Pleno Golkar Disebut Sudah Mengakomodasi Tuntutan Munaslub

Tuntutan Munaslub menurutnya juga muncul dalam rapat internal tersebut.

"Hasil Pleno Kemarin sudah mengakomodasi tuntutan Munaslub Dewan Pakar, Dewan Pembina dan sebagian DPD melemparkan wacana tentang Munaslub," kata Sarmuji melalui pesan singkat, Rabu (22/11/2017) malam.

Sarmuji menegaskan, hal terpenting adalah partai tetap solid mencapai suatu kesepakatan.

Soliditas tersebut ditunjukkan pada rapat pleno tersebut, dimana ada 35 orang berpendapat dengan perspektif berbeda namun pada akhirnya bisa tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak yang hadir.

Kesepakatan itu antara pihak yang ingin memberikan kesempatan bagi Setya Novanyo untuk mencari keadilan dan juga pihak yang ingin langkah perubahan kepemimpinan segera dilakukan.

Anggota Komisi XI DPR itu pun meminta seluruh pihak untuk bersabar.

"Sabar sedikit tapi tercapai kesepakatan dan solid lebih baik daripada tergesa-gesa tapi dengan hasil buruk," ujar Sarmuji.

Sejumlah pihak di luar pengurus pusat Golkar menyuarakan agar Munaslub bisa segera dilaksanakan. Pengurus DPD Golkar, misalnya, mengklaim sedikitnya telah mencapai jumlah 2/3 dari total DPD se-Indonesia untuk meminta Munaslub segera dilakukan.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Menurut Agung, Munaslub setidaknya bisa dilaksanakan akhir tahun ini.

"Paling tidak Desember lah. Mulai 8 Januari kan sudah terakhir. Sudah harus sudah mendaftar (bakal calon untuk Pilkada)," ujar Agung, seusai acara diskusi di Sekretariat PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu.

Agung mengatakan, pada 2018, Golkar seharusnya sudah tak lagi disibukkan oleh masalah-masalah konsolidasi internal sehingga bisa fokus pada penggalangan suara, mobilisasi simpatisan, hingga pemenangan pemilu.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/07131051/pleno-golkar-disebut-sudah-mengakomodasi-tuntutan-munaslub

Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke