Novanto Ditahan, Ini Dua Skenario Pergantian Ketua DPR Versi Golkar

Hal itu menyusul status Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Pertama bahwa Golkar harus melakukan konsolidasi politik dulu setelah penahanan SN. Tujuannya adalah bagaimana DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar segera ambil sikap apakah perlu atau tidak dilakukan penonaktifan sementara ketua umum," kata Ace saat dihubungi pada Senin (20/11/2017).

Ia melanjutkan, setelah konsolidasi, pihaknya baru bisa membicarakan langkah politik ke depan, seperti pergantian ketua DPR yang memang menjadi jatah Golkar.

Hal itu, sambung Ace, harus dibahas dalam rapat internal DPP Golkar.

Ia mengatakan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan tanpa adanya ketua umum definitif setelah Setya Novanto dinonaktifkan.

Artinya, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas terlebih dahulu dan langsung dilakukan pembahasan pergantian ketua DPR.

Kedua, pembahasan pergantian ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jika memang itu dimungkinkan untuk digelar.

Jika nantinya yang dipilih adalah opsi kedua, Ace mengatakan, bisa saja ada penunjukan pelaksana tugas ketua DPR sementara hingga Golkar selesai memilih ketua umum definitif dan menentukan siapa ketua DPR pengganti Setya Novanto.

"Kalau dalam pandangan pribadi saya, karena ini menyangkut lembaga seperti DPR yang mewakili rakyat, sebaiknya kami menentukan ketua DPR itu figur yang sama sekali bukan kontroversi. Bersih, tidak pernah terkontaminasi dengan isu korupsi," katanya.

Setya Novanto kini ditahan di rumah tahanan KPK setelah dibawa dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Setya Novanto dirawat setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta.