Salin Artikel

Komisioner Komnas HAM Nilai Panglima TNI Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pernyataan ini diucapkan Choirul Anam dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

"Salah satu hambatannya, karena Panglima TNI menggunakan hasrat politiknya menggunakan instrumen yang bersentuhan dengan kasus HAM masa lalu sebagai komoditas politiknya. Orang ditarik lagi dengan sentimen komunis," ujar Choirul Anam.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, lanjut Anam juga sebenarnya mulai membuka diri. Pemerintah, salah satunya melalui Komnas HAM, juga sudah berupaya agar rekonsiliasi sosial terwujud.

Namun, memasuki bulan Oktober, Jenderal Gatot lagi memunculkan wacana anti-PKI. Salah satunya dengan instruksi menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) di penjuru Indonesia.

"Penyelesaian kasus HAM masa lalu sebenarnya sudah berjalan cukup bagus tahapannya. Orang sudah mulai membuka diri untuk ngomong soal apa yang terjadi di masa lalu, siapa pelakunya serta bagaimana proses penyelesaiannya," ujar Anam.

"Tiba-tiba hilang, tiba-tiba orang langsung benci lagi dan marah lagi, akhirnya mundur lagi," kata Komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian tersebut.

Lebih-lebih, Anam melihat bahwa wacana anti-PKI yang dimunculkan oleh Panglima TNI bukan dalam konteks pertahanan ideologi negara, melainkan lebih kepada kepentingan politik praktis. Sebab, isu anti-PKI dinilai tidak relevan di zaman sekarang.

Gatot Nurmanto sendiri telah membantah bahwa sejumlah langkah kontroversial yang dia lakukan, termasuk instruksi pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai manuver politik.

(Baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)

Menurut Gatot, jika sedang bermanuver politik, maka dia hanya akan menyampaikan pernyataan yang baik dan menarik simpati publik.

"Kalau saya berpolitik, 'Oh kamu baik, PKI baik'. Baik semuanya," kata Gatot.

"Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah, tapi memberi gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan hitam itu terjadi lagi," ujar Gatot.

(Baca: Panglima TNI Nilai Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda)

Meski kontroversial, pemutaran film itu tetap berlangsung di sejumlah lokasi. Bahkan, Presiden Joko Widodo ikut menonton film dalam pemutaran di Lapangan Markas Korem 061/Suryakencana, Bogor, Jawa Barat, pada 29 September 2017.

(Baca: Jokowi Nonton Bareng Film G30S/PKI di Bogor)

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/18/16070311/komisioner-komnas-ham-nilai-panglima-tni-hambat-penuntasan-pelanggaran-ham

Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke