Salin Artikel

Komisioner Komnas HAM Nilai Panglima TNI Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pernyataan ini diucapkan Choirul Anam dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

"Salah satu hambatannya, karena Panglima TNI menggunakan hasrat politiknya menggunakan instrumen yang bersentuhan dengan kasus HAM masa lalu sebagai komoditas politiknya. Orang ditarik lagi dengan sentimen komunis," ujar Choirul Anam.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, lanjut Anam juga sebenarnya mulai membuka diri. Pemerintah, salah satunya melalui Komnas HAM, juga sudah berupaya agar rekonsiliasi sosial terwujud.

Namun, memasuki bulan Oktober, Jenderal Gatot lagi memunculkan wacana anti-PKI. Salah satunya dengan instruksi menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) di penjuru Indonesia.

"Penyelesaian kasus HAM masa lalu sebenarnya sudah berjalan cukup bagus tahapannya. Orang sudah mulai membuka diri untuk ngomong soal apa yang terjadi di masa lalu, siapa pelakunya serta bagaimana proses penyelesaiannya," ujar Anam.

"Tiba-tiba hilang, tiba-tiba orang langsung benci lagi dan marah lagi, akhirnya mundur lagi," kata Komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian tersebut.

Lebih-lebih, Anam melihat bahwa wacana anti-PKI yang dimunculkan oleh Panglima TNI bukan dalam konteks pertahanan ideologi negara, melainkan lebih kepada kepentingan politik praktis. Sebab, isu anti-PKI dinilai tidak relevan di zaman sekarang.

Gatot Nurmanto sendiri telah membantah bahwa sejumlah langkah kontroversial yang dia lakukan, termasuk instruksi pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai manuver politik.

(Baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)

Menurut Gatot, jika sedang bermanuver politik, maka dia hanya akan menyampaikan pernyataan yang baik dan menarik simpati publik.

"Kalau saya berpolitik, 'Oh kamu baik, PKI baik'. Baik semuanya," kata Gatot.

"Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah, tapi memberi gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan hitam itu terjadi lagi," ujar Gatot.

(Baca: Panglima TNI Nilai Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda)

Meski kontroversial, pemutaran film itu tetap berlangsung di sejumlah lokasi. Bahkan, Presiden Joko Widodo ikut menonton film dalam pemutaran di Lapangan Markas Korem 061/Suryakencana, Bogor, Jawa Barat, pada 29 September 2017.

(Baca: Jokowi Nonton Bareng Film G30S/PKI di Bogor)

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/18/16070311/komisioner-komnas-ham-nilai-panglima-tni-hambat-penuntasan-pelanggaran-ham

Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke