Komnas HAM Kirim Tim Pemantau dan Mediasi Kelompok Bersenjata di Papua

Selain itu, tim dari kantor perwakilan wilayah Komnas HAM di Papua juga ikut melakukan proses mediasi.

Sebanyak 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kami mengapresiasi permintaan Kapolri tersebut. Sejak awal Komnas HAM telah mengerahkan Tim dari kantor perwakilan Komnas HAM di Papua. Saat ini mereka sedang melakukan pemantauan juga upaya mediasi," ujar Beka saat dihubungi, Kamis (16/11/2017).

Menurut Beka, saat ini komisioner masih menunggu laporan dari tim pemantau di Papua. Oleh sebab itu, dirinya belum bisa bicara banyak mengenai perkembangan situasi di Papua.

Di sisi lain, Beka juga memastikan bahwa tim pemantau telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Papua dalam membantu proses mediasi dengan kelompok kriminal bersenjata.

"Selain itu, tim juga sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Papua," kata Beka.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelumnya meminta Komnas HAM untuk ikut memediasi aparat Polri dan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Dengan Komnas HAM terlibat dalam proses mediasi dan upaya perdamaian tersebut, diharapkan mereka paham dengan situasi dan kondisi riil yang ada di lapangan.

Sehingga tidak menyalahkan segala upaya yang dilakukan oleh petugas.

"Jangan nanti kalau ada apa-apa, tinggal menyalahkan pada petugas saja. Ingat, petugas juga berjuang (dengan taruhan) nyawa. Jangan nanti mereka (petugas) sudah bertindak, ada korban, disalahkan lagi," kata Tito.

Hingga saat ini, petugas masih menempuh upaya persuasif dengan KKB, baik melalui forum keagamaan, forum adat dan saluran lain guna menyelamatkan warga masyarakat yang disandera.

Namun, apabila cara persuasif tidak berhasil dan menemui jalan buntu, Tito memastikan petugas tidak akan berdiam diri begitu saja.

"Negara tidak boleh kalah. Kita harus lakukan tindakan," ujar Tito.