Komisi II Sayangkan Sengketa Pilkada Berujung Perusakan Kemendagri

Zainuddin Amali mengatakan, semestinya semua pihak menerima apa pun putusan MK yang menjadi pegangan hukum final dari sengketa pilkada.

"Sebenarnya memang benar aturan kita kalau sudah ada putusan MK sudah final. Itu yang harus dipatuhi oleh pelaksana undang-undang, oleh Kemendagri," ujar Amali saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/10/2017).

"Memang kita sayangkan bahwa suatu yang sudah ada aturannya tapi memang kita belum bisa menerima itu," kata dia.

Karena itu, Amali meminta Kemendagri bersikap tegas terkait sengketa Pilkada Tolikara.

Ia menambahkan, sebagai pelaksana undang-undang, Kemendagri tak bisa menunda atau mempercepat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpillih Tolikara setelah keluar putusan MK.

Amali juga mengatakan, setelah putusan MK keluar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat tak lagi bisa disalahkan, karena itu semua sudah diproses dalam sidang sengketa pilkada di MK.

"Karena kan semua sepakat meyerahkan ke MK. Kalau sebelum, kita lihat kenapa sampai terjadi seperti ini. Kemudian semua sepakat untik melanjutkan dan mengakhiri perselisihan ini di MK, sehingga tak bisa lagi berdebat di area itu," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/10/2017) berujung ricuh. Sejumlah fasilitas dan kendaraan dikabarkan rusak akibat peristiwa itu.

"Iya, sempat lempar-lemparan batu tadi," ujar Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Asfuri saat dikonfirmasi, Rabu.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh Barisan Merah Putih Tolikara. Mereka diduga berasal dari pendukung salah seorang calon Bupati Kabupaten Tolikara, Papua, di Pilkada 2017.

Asfuri mengatakan, ada beberapa orang yang diamankan polisi terkait kericuhan itu. Namun, dia belum merinci berapa jumlah orang yang diamankan.

Meski sempat ricuh, Asfuri memastikan situasi saat ini di Kemendagri sudah kondusif.