Salin Artikel

Banyak Kasus Suap, Fahri Hamzah Nilai Perlu Evaluasi Mental Hakim

Hal itu terkait masih maraknya kasus suap yang melibatkan oknum hakim. Terakhir, kasus dugaan suap menjerat Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono.

"Evaluasinya kepada Pak Hatta itu adalah evaluasi lah independensi peradilan. Jangan ngambek gitu loh. Tapi evaluasi independensi peradilan. Itu yang harus berani, itu masa depan kita," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, maraknya korupsi hakim merupakan keteledoran para hakim sendiri. Mereka, kata Fahri, membiarkan dirinya berada di bawah tekanan sehingga tak berani mengambil keputusan yang independen dalam sidang.

Saat mengomentari hakim yang terkena kasus suap itu, Fahri kembali menyinggung KPK. Menurut dia, mental hakim perlu dievaluasi karena kerap takut melawan lembaga anti-korupsi tersebut.

(Baca: Demi Ibu, Politisi Golkar Suap Kepala Pengadilan Tinggi Manado)

"Evaluasinya itu evaluasi mental hakim. Hakim ini sekarang, kalau KPK itu sudah takut. Meringankan takut, bisa dibully (rakyat)," tuturnya.

"Apalagi membebaskan. Bisa babak belur, dihajar, dilaporin ke KY segala macam," sambung Fahri.

Mantan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kemudian mencontohkan kasus praperadilan Setya Novanto. Hakim tunggal praperadilan, Cepi Iskandar banyak dicurigai "bermain" oleh masyarakat karena memenangkan Novanto.

Hal ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi Hatta Ali.

"Jangan Pak Hatta Ali membiarkan dirinya diintimidasi. Dia harus berani, kuat," ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/23375231/banyak-kasus-suap-fahri-hamzah-nilai-perlu-evaluasi-mental-hakim

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke