Salin Artikel

Pilkada 2018, Polda Jatim Beri Perhatian Khusus ke Madura

Adapun pilkada itu terdiri dari satu pemilihan gubernur, 13 pemilihan bupati, dan lima pemilihan wali kota.

"Pilkada di Jatim ada 19 kontestasi. Kami siap amankan pilkada tersebut," kata Machfud di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (10/10/2017).

Menurut Machfud, dari semua daerah yang akan mengikuti pilkada di Jatim, Polda Jatim akan memberikan perhatian lebih untuk tiga daerah di pulau Madura.

Alasannya, kata dia, tak lain karena rawan terjadinya konflik. Wilayah itu adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan.

"Pilkades saja rawan. Pilkades pengamanan pakai Brimob. Apalagi kalau pilkada gubernur, kabupaten/kota yang dekat dengan konstituen," ujar Machfud.

Meski demikian, Machfud menampik bahwa Polda Jatim hanya fokus untuk mengamankan pilkada di daerah yang terkenal sebagai produsen garam tersebut.

"Ya dijaga saja, tapi kan semua juga dijaga. Jadi tidak hanya fokus untuk pilkada yang ada di Pulau Madura," kata dia.

Machfud juga mengaku bahwa polisi telah berkoordinasi dengan penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) demi lancarnya Pilkada Jatim.

"Kami, KPU-Bawaslu sudah koordinasi terus untuk pilkada. Asal penyelenggara jujur, pengawasan benar, yakin tidak ada masalah," tutur Machfud.

Berikut daerah-daerah yang akan ikut Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang:

Kabupaten Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Jombang, Pasuruan, Madiun, Magetan, Tulungagung, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan

Kota Probolinggo, Malang, Kediri, Madiun dan Mojokerto.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/10/14580981/pilkada-2018-polda-jatim-beri-perhatian-khusus-ke-madura

Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke