Salin Artikel

Ganjar Pranowo Berpeluang Kembali Diajukan PDI-P Jadi Cagub Jateng

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, Ganjar Pranowo memiliki keuntungan karena kinerja dan rekam jejaknya sudah terdokumentasi.

"Popularitasnya juga cenderung lebih baik," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Rabu (6/9/2017).

Meski begitu, anggota Komisi XI DPR-RI itu menegaskan proses rekrutmen internal harus berjalan adil, agar mekanisme yang dijalankan tidak memberikan disinsentif untuk calon-calon baru. Saat ini proses rekrutmen internal masih dalam tahap penjaringan.

DPD Jawa Tengah pada 23 Agustus 2017 lalu, telah mengadakan forum silaturahim dengan seluruh bakal cagub yang berjumlah lima orang dan bakal cawagub yang berjumlah 19 orang.

(Baca: Sudirman Said Berpeluang Dipasangkan dengan Marwan Jafar di Pilgub Jateng)

"Setelah dokumen lengkap, dan survei awal dilakukan, DPD akan kirim ke DPP untuk dilakukan psikotes dan wawancara," imbuh Hendrawan.

Setelah proses di DPP, selanjutnya sejumlah nama akan diusulkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Mengenai target selesainya proses rekrutmen, Hendrawan menuturkan partainya tidak terburu-buru.

"Deadline pendaftaran Desember. Buat apa buru-buru? Partai dengan modal kuat bisa menunggu sampai semua siasat lawan muncul ke permukaan," ucap Hendrawan.

Menurut dia, momentum yang tepat saat mendeklarasikan calon yang akan diusung menjadi salah satu strategi pemenangan.

"(Sampai timingnya tepat, pemetaan dinamika politik menjadi lebih jelas, dan keleluasaan dari segi jadwal pilkada dimungkinkan. Kami juga memiliki modal kuat di Jateng, sehingga punya irama yang lebih leluasa," ujar Hendrawan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/14195041/ganjar-pranowo-berpeluang-kembali-diajukan-pdi-p-jadi-cagub-jateng

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke