Salin Artikel

KPK Anggap Pernyataan Politisi PAN Menyesatkan soal Memborgol Jaksa

KPK menganggap informasi keliru tersebut bisa jadi upaya pihak tertentu untuk memicu konflik antarlembaga penegak hukum.

"Kami imbau berbagai pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, seperti pemborgolan kepala seksi di Kejaksaan Negeri Pamekasan terkait OTT yang dilakukan KPK 2 Agustus 2017 lalu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (5/9/2017).

(baca: Komisi III-Kejaksaan Gelar Rapat Tertutup Bahas OTT KPK di Pamekasan)

Menurut Febri, dalam OTT di Pamekasan, diamankan 10 orang dari berbagai tempat di Pamekasan.

Mereka diperiksa di Polres atau Polda setempat dan tidak semua dibawa ke Jakarta.

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan lima tersangka. Sedangkan, sisanya berstatus sebagai saksi.

Menurut Febri, setelah dilakukan pemeriksaan, dua jaksa yang juga diamankan tidak dibawa ke Jakarta. Dalam proses pemeriksaan, kedua jaksa justru bersikap kooperatif.

"Jadi informasi yang beredar bahwa mereka diborgol, jelas informasi yang tidak benar dan bahkan dapat menyesatkan publik," kata Febri.

Febri mengatakan, secara kelembagaan hubungan dan komunikasi KPK dengan Kejaksaan sangat baik.

Bahkan, berjalannya tugas dan kewenangan KPK di bidang penuntutan saat ini adalah kontribusi dari jaksa yang bertugas di KPK.

"Kami tentu tidak akan terpancing jika ada upaya memicu konflik antarlembaga oleh pihak-pihak tertentu," kata Febri.

Dalam rapat tertutup Komisi III DPR dengan Kejaksaan hari ini, salah satu agenda rapat adalah membahas OTT yang dilakukan KPK di Pamekasan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad mengatakan, ada kejanggalan dalam OTT yang dilakukan oleh KPK di Pamekasan.

"Kemarin teman-teman lihat ada kejadian tangkap tangan, ada OTT di Kajari Pamekasan. Ada dua Kasie diborgol sama KPK dibawa ke Jakarta. Tiba-tiba dalam 1 X 24 jam dibebaskan, (dengan dalih) ternyata orang ini enggak ngerti apapun," ucap Daeng.

Komisi III, kata Daeng, menyoroti OTT Pamekasan tersebut. Menurut Daeng, KPK tidak memikirkan perasaan keluarga kedua jaksa yang dibawa ke Jakarta tersebut.

Apa yang dilakukan oleh KPK, kata dia, telah mempermalukan orang yang menjadi korban salah OTT.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/15494761/kpk-anggap-pernyataan-politisi-pan-menyesatkan-soal-memborgol-jaksa

Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke