Polri Belum Pastikan Beri Izin Solidaritas Rohingya di Candi Borobudur

Dalam aksi tersebut, sejumlah organisasi massa akan melakukan orasi sebagai bentuk pengecaman terhadap kekerasan di Rohingya. Dengan demikian, ia belum dapat memastikan apakah aksi tersebut bisa dilakukan atau tidak.

"Pada prinsipnya untuk di beberapa tempat tertentu kan tidak dibolehkan, harus mengajukan izin," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Tempat-tempat yang butuh izin keramaian antara lain situs bersejarah, rumah sakit, sarana pendidikan, dan juga kantor pemerintahan.

Dengan adanya surat pemberitahuan dan permintaan izin, maka polisi bisa menilai apakah aksi tersebut boleh digelar atau tidak.

"Memberikan izin itu kita memberikan tanda terima pemberitahuan bahwa ada pemberitahuan itu dan kita terima. Lalu kita serahkan surat pemberitahuan bahwa adanya pemberitahuan kepada kita sehingga kita tahu, wajib mengamankan," kata Martinus.

Namun, sejauh ini kepolisian hanya mengetahui rencana aksi itu dari media. Martinus mengatakan, ada juga media yang memberitakan bahwa aksi bukan digelar di candi, melainkan di sekitarnya saja.

"Jadi ini baru sekedar informasi yang kita terima. Belum pada sampai ada surat permohonan untuk menggunakan menjadikan tempat," kata Martinus.

Sebelumnya, sejumlah ormas mendesak pemerintah mengintervensi Myanmar untuk menangani konflik Rohingya. Bahkan, muncul desakan agar Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI di Myanmar.

Rencananya, aksi juga akan dilakukan di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017) mendatang.

Aksi tersebut akan diawali dengan melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedutaan Besar Myanmar.