PKS: Status Warga Negara untuk Etnis Rohingya Harus Diperjuangkan

Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan, pemerintah dapat menggunakan jalur bilateral maupun multirateral melalui ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Perserikatan Bangs-Bangsa (PBB).

Salah satu hal yang harus diperjuangkan, kata Sohibul, adalah pemulihan kewarganegaraan etnis Rohingya.

"Mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar. Karena itu kami melihat merupakan suatu hal yang sangat penting pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan atau citizenship kepada warga Rohingya," ujar Sohibul dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Baca: Tokoh Agama Budha Indonesia Serukan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Rohingya

Ia meyakini, ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya menjadi pangkal permasalahan dari tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan yang mereka alami.

Menindaklanjuti sikap partai, PKS juga memerintahkan Fraksi PKS di DPR RI untuk bekerjasama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya pembersihan etnis Rohingya.

Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menegaskan, persoalan yang menimpa etnis Rohingya bukan hanya permasalahan umat Muslim namun juga seluruh umat beragama.

Sohibul Iman menuturkan, pihaknya juga membentuk crisis center khusus masalah Rohingya untuk memastikan upaya menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa berjalan efektif.

PKS juga akan mengawal agar isu etnis Rohingya tak justru menjadi obyek hoax dan betul-betul ditangani secara serius.

Sebab, banjirnya informasi soal etnis Rohingya membuat publik sulit memilah mana informasi yang benar atau salah.

"Bahkan kemarin saya dapat berita bahwa sampai satu segmen dalam film Rambo dimasukkan seolah itu terjadi di Rohingya. Ini harus kita cegah," kata Sohibul.

Baca: Cak Imin: Warga NU dan PKB Sisihkan Gaji Satu Bulan untuk Rohingya