Salin Artikel

Sekjen Partai Komunis Vietnam: Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Vietnam Masih Lambat

"Kami senang walau kondisi dunia sedang rumit, tetapi hubungan kedua negara banyak dibangun kemitraan. Hubungan strategis sejak 2013 banyak hasil positif," ujar Nguyen dalam pernyataan pers bersama di penghujung kunjungan kenegaraannya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

"Namun, beberapa kerja sama beberapa bidang masih berjalan lambat, terutama ekonomi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, kunjungan kenegaraan ini akan dijadikan momentum untuk meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang bagi Indonesia dan Vietnam.

"Kami berdiskusi terbuka, mencari arah dan solusi untuk berbagai bidang. Misalnya politik, pertahanan, ekonomi dan perdagangan serta investasi," ujar Nguyen.

(Baca: Bertemu di Istana, Apa Saja yang Dibahas Jokowi dan Sekjen Partai Komunis Vietnam?)

Ia yakin kuatnya hubungan kerja sama Indonesia-Vietnam juga bakal meningkatkan kesatuan dan persatuan ASEAN secara keseluruhan.

Diberitakan, kunjungan kenegaraan Vietnam ke Indonesia, Rabu pagi membuahkan lima poin nota kesepahaman di berbagai bidang.

Pertama, kerja sama di bidang pendidikan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Vietnam.

Kedua, kerja sama di bidang pembangunan pedesaan. Penandatanganan MoU dilaksanakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

(Baca: Terima Sekjen Partai Komunis, Ketua DPR Minta Tak Dikaitkan dengan Ideologi)

Ketiga, kerja sama di bidang pemanfaatan batu bara dan pemanfaatan gas di wilayah batas kontingen. Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Tran Tuan Anh.

Keempat, kerja sama di bidang hukum. Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Menkumham Yasona Laoly dengan Menteri Kehakiman Vietnam Le Thanh Long.

Kelima, surat pernyataan bersama peningkatan keamanan laut. Penandatanganan surat pernyataan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo dengan Komandan Penjaga Pantai Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Quongdan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/15305721/sekjen-partai-komunis-vietnam-kerja-sama-ekonomi-indonesia-vietnam-masih

Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke