Salin Artikel

Fadli Zon: Tak Ada Lembaga dengan Kekuatan Absolut, tetapi Praktiknya Mengarah ke Sana

Konstitusi secara jelas mengatur hal tersebut.

Akan tetapi, menurut dia, pada praktiknya pemerintah telah melakukan hal-hal yang mengarah pada kekuasaan absolut.

"Kalau secara normatif kan tidak ada yang absolut, yang menjadi kritik, praktiknya yang absolut, yang bisa mengarah pada abuse of power," kata Fadli Zon usai sidang tahunan MPR, DPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2017).

Hal ini disampaikan Fadli menanggapi pidato Jokowi pada sidang tahunan MPR, yang menyebut tidak ada lembaga memiliki kekuasaan absolut.

Namun, Fadli menilai, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi melakukan praktik kekuasaan absolut.

Baca: Lagi, Jokowi Singgung Tak Ada Lembaga yang Punya Kekuasaan Absolut

Ia mencontohkan, penangkapan sejumlah aktivis dan ulama yang dituduh melakukan gerakan makar.

Yang terbaru, langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan.

Perppu tersebut memungkinkan pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan.

Sejauh ini, baru ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah karena dianggap anti-Pancasila.

"Praktik-praktik yang mengarah pada otoritarianisme jelas ada. Praktik-praktik itu harus kita ingatkan, jangan sampai ini jadi terus menerus," kata dia.

Presiden Joko Widodo lagi-lagi menyinggung soal tidak ada satu pun lembaga negara di Indonesia yang memiliki kekuasaan absolut.

Topik itu diungkapkan dalam pidato Presiden RI di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Rabu (16/8/2017) di Kompleks Parlemen.

"Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain," ujar Jokowi.

Dalam semangat persatuan, lanjut Jokowi, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja sama dengan baik, bisa saling mengingatkan, saling kontrol dan saling melengkapi.

Pernyataan soal tak ada lembaga absolut ini sebelumnya sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/16/15250741/fadli-zon--tak-ada-lembaga-dengan-kekuatan-absolut-tetapi-praktiknya

Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke