Ajak KPK, Polri Dianggap Cari Pembenaran Tak Bentuk TGPF Kasus Novel

Sebab, pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menyelidiki penyiraman air keras terhadap dirinya.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, yang telah bicara dengan Novel di Singapura, Selasa (1/7/2017) pagi ini.

"Novel Baswedan berkeyakinan kasus penyerangan terhadap dirinya tidak akan diungkap dan dituntaskan kepolisian, bila hanya ditangani oleh pihak kepolisian sendiri tanpa TGPF yang independen dan kredibel," kata Dahnil kepada Kompas.com, Selasa.

Dahnil menambahkan, menurut Novel, pembentukan TGPF justru akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri. Dengan demikian, bisa ditemukan proses ganjil dalam penanganan kasus Novel.

Obyektivitas dan kualitas pengusutan akan semakin baik dan Kapolri terbantu untuk mempercepat pengungkapan kasus ini sesegera mungkin.

"Sehingga beliau bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur kepolisian di bawah beliau," kata Dahnil.

Menurut Novel, lanjut Dahnil, pembentukan tim gabungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai untuk menangani kasus penyiraman terhadap dirinya. Sebab, ranah KPK hanya untuk penanganan kasus korupsi, tidak mencampuri ranah pidana umum.

Bila tidak ada kasus korupsi, maka permintaan Kapolri membentuk tim bersama dengan KPK keliru.

"Upaya menggandeng pihak lain dalam hal ini KPK diduga oleh Novel sebagai upaya mencari pembenaran seolah-olah polisi serius," kata Dahnil.

Setelah mendengar penjelasan dari Tito terkait perkembangan kasus Novel, di Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2017) kemarin, Jokowi belum memutuskan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta meskipun sudah 111 hari penyerang Novel masih berkeliaran.

Menurut Tito, Presiden masih memercayai kinerja kepolisian yang akan bekerja sama dengan penyidik KPK dalam menangani kasus ini.

"Saya pikir kita harus percaya kepada institusi KPK juga ya, karena teman-teman KPK cukup kredibel," kata Tito, dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7/2017).

"Kalau dibentuk tim gabungan independen ini sifatnya mencari fakta, bukan investigasi. Beda dengan investigasi. Investigasi lebih mendalam lagi, masuk ke data mentah, termasuk analisis IT dan seterusnya," ujar Tito.