Salin Artikel

Yulianis Pertanyakan KPK yang Selalu Istimewakan Nazaruddin

Hal itu disampaikan Yulianis saat memberikan keterangan pada rapat Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

"Kami eks karyawannya Nazaruddin jadi curiga kok KPK istimewa banget memperlakukan Nazaruddin," kata Yulianis.

Salah satunya, karena berdasarkan informasi yang didapatkan Yulianis, Nazaruddin selalu mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi kasus yang terkait dengannya. Baik BAP di KPK, kepolisian, maupun Kejaksaan Agung.

Menurut Yulianis, hal itu dipergunakan Nazaruddin untuk memantau kesaksian karyawannya di pengadilan. Ia memanggil para karyawannya ke penjara untuk mengatur kesaksian mereka.

Jika ada kata-kata yang tak sesuai dengan arahan Nazaruddin, maka ia akan memberikan hukuman. Contohnya terjadi pada salah satu eks karyawan Nazaruddin yang juga ditetapkan menjadi tersangka kasus pengadaan alat kesehatan di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata, Universitas Udayana tahun anggaran 2009, Marisi Martondang.

"Pak Marisi hari ini dipanggil. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kata Pak Nazaruddin dipukul pakai BAP lalu disuruh ganti (kesaksian), diganti kata-katanya," kata Yulianis.

Hal lainnya, menurut Yulianis, adalah bagaimana Nazaruddin masih bisa dengan bebas menjalankan bisnisnya dari balik jeruji. Ia memanggil rekan-rekannya ke dalam untuk melaksanakan rapat proyek-proyeknya ke depan.

Jika tak dilakukan di dalam rutan, maka rapat bisa dilaksanakan di luar dengan beralasan ke rumah sakit.

"Waktu di Cipinang dia ada ruangan khusus untuk ngumpulin teman-teman, waktu di Mako Brimob ada ruangan di sebelah sel untuk meeting. Waktu di KPK memang agak ketat, tapi dia bisa keluar pura-pura ke rumah sakit," tutur Yulianis.

"(Di rutan KPK) Ketat, ya. Tapi Pak Nazar masih bisa telepon teman-teman saya dari dalam," kata dia.

Yulianis mempertanyakan sisi pencegahan KPK yang seolah-olah tak terlihat mengantisipasi hal tersebut. Di samping soal pencegahan, Yulianis juga mempertanyakan supervisi KPK terhadap kasus-kasus Nazarudin.

Yulianis menuturkan, mantan Komisioner KPK Busyro Muqqodas saat itu pernah menjanjikan untuk mensupervisi semua proyek Nazarudin, yakni sebanyak 162 proyek.

Dari angka tersebut, 5 di antaranya diproses di KPK, 15 di kepolisian dan 9 di kejaksaan. Namun, hal itu seolah tak ditindaklanjuti.

Hubungan Nazaruddin dengan internal KPK, menurut Yulianis, sebenarnya sudah banyak diketahui. Termasuk keterlibatan pimpinan dan deputi KPK.

"Hubungan Nazaruddin dengan KPK sebenarnya sudah banyak orang yang tahu. Di awal kasus saya dikasih tahu Nazaruddin kalau dia punya banyak teman di dalam," kata Yulianis.

"Awalnya Ade Rahardja, Chandra (Hamzah), Johan Budi, menurut dia punya hubungan istimewa," tuturnya.

Pansus pun penasaran dengan istilah yang digunakan Yulianis, yakni "hubungan istimewa". Menurut Yulianis, nama-nama tersebut bisa menjaga Nazaruddin tetap aman dalam kasus di KPK.

"Itu yang Nazaruddin bicara," kata dia.

Nazaruddin, menurut Yulianis, juga sering memberikan kesaksian palsu. Hal itu dapat dibuktikannya di pengadilan. KPK, kata dia, sebetulnya sudah nengetahui itu namun tak mempermasalahkannya.

"KPK tidak peduli kesaksian palsu selama KPK diuntungkan. Tapi KPK akan peduli dengan kesaksian yang dianggap KPK palsu bila dirugikan oleh kesaksian tersebut," ujar Yulianis.

Meski begitu, Yulianis menegaskan informasi-informasi yang disampaikannya kepada pansus bukan tujuan untuk melemahkan komisi antirasuah melainkan ia melihat KPK seolah mengistimewakan Nazaruddin.

"Tujuan saya bicara di sini bukan untuk melemahkan, menjatuhkan KPK tapi supaya KPK berhenti mengistimewakan Nazaruddin," kata Yulianis.

"Dan tolong perhatikan teman-teman saya karena ulah Nazaruddin. Jangan orang-orang kecil seperti kami dijadikan tumbal," ucap dia.

(Baca: Yulianis: Saya Bicara di Pansus agar KPK Berhenti Mengistimewakan Nazaruddin)

Kompas.com berupaya untuk meminta konfirmasi terkait nama-nama yang disebut Yulianis.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif mengatakan, KPK tengah mempelajari keterangan Yulianis. Namun, menurut Syarif, KPK akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut oleh Yulianis.

"Yang pasti KPK akan minta klarifikasi termasuk pada mantan komisioner. Tentunya kami akan menyelidiki dengan seksama. Ini penting sekali karena ini berhubungan dengan marwah dan nama baik KPK," ujar Syarif.

Sementara soal banyak kasus Nazaruddin yang belum diperiksa KPK, Syarif mengakui hal tersebut.

"Memang sampai saat ini diakui belum 100 persen kasus yang melibatkan Nazaruddin itu diperiksa," ujar Syarif.

(Baca: KPK Pelajari Pernyataan Yulianis soal Pengistimewaan Nazaruddin)

Namun, dia menyatakan proses pengusutannya terus berlanjut. Misalnya, kasus pidana korporasi yang melibatkan PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering. Menurut Syarif, kasus itu masih ada kaitan dengan kasus Nazaruddin.

"Sebenarnya tindak pidana korporasi yang sekarang sedang kita naikan itu pun ada hubungannya satu dengan yang lain dengan lingkaran kasus itu," ujar Syarif.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/24/19245771/yulianis-pertanyakan-kpk-yang-selalu-istimewakan-nazaruddin

Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke