Serangan di Al-Aqsa, PPP Minta Pemerintah dan DPR Ambil Langkah Keras

"DPP PPP mengutuk keras atas peristiwa tersebut dan mendorong pemerintah melakukan langkah diplomatik yang keras untuk menekan Israel agar menghentikan tindakan keji tersebut," kata Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati melalui keterangan tertulis, Minggu (23/7/2017).

Menurut Reni, kecaman Presiden Joko Widodo atas peristiwa tersebut perlu ditindaklanjuti oleh menteri terkait sekaligus memastikan adanya tindakan konkret oleh Indonesia atas peristiwa itu.

"Segala upaya tersebut dalam bingkai politik bebas aktif yang diperankan Indonesia," ujarnya.

(Baca Indonesia Kecam Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa)

Tak hanya pemerintah, DPR RI pun diminta ikut turut tangan. Reni menyebutkan, DPR dapat menggunakan instrumen kepesertaannya dalam organisasi parlemen internasional untuk memaksimalkan peran.

Upaya itu bisa dilakukan melalui International Parliament Union (IPU), ASEAN Parliamentary Asemblay (AIPA), serta Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).

PPP juga mendorong Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk melakukan langkah khusus yang konkret untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan di Masjid Al-Aqsa tersebut.

Serangan yang sekaligus merupakan pembatasan akses umat Islam ke Masjid Al-Aqsa dinilai telah mencederai amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

"Pasal 18 tentang hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan memeluk agama dan Resolusi Majelis Umum 36/55 pada 25 November 1981 tentang penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan," kata Ketua Fraksi PPP di DPR RI itu.

Polisi Israel tidak mengizinkan pria Muslim berusia di bawah 50 tahun untuk masuk ke kompleks masjid Al-Aqsa, setelah dua polisi Israel ditembak tiga pria Arab beberapa waktu lalu.

Warga Palestina sedang bersiap melakukan demonstrasi terbaru untuk memprotes langkah-langkah Israel membatasi akses ke tempat suci yang berada di wilayah okupasi di Jerusalem Timur itu.