Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OSO: Jangan Ditanya Lagi, kalau Infrastruktur Itu Jokowi Orangnya

Kompas.com - 13/02/2019, 11:12 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Oesman Sapta Odang (OSO) menilai, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menguasai tema debat kedua.

Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Menurut OSO, tema infrastruktur akan menjadi keunggulan Jokowi.

"Infrastruktur itu kita jangan tanya lagi, cacing pun bisa menjawab, kalau infrastruktur itu memang Jokowi orangnya," ujar OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Sandiaga Sebut Prabowo Akan Beri Pidato Kebangsaan Jelang Debat Kedua

Mendekati debat kedua, OSO belum tahu apakah Jokowi akan bertemu dengan para ketua umum parpol koalisi seperti debat pertama.

Meski demikian, kata OSO, para ketua umum siap jika diminta memberikan masukan.

Ketua Umum Partai Hanura ini yakin ketum parpol lainnya akan memberi masukan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

"Pendukung harus memberikan masukan yang netral, yang betul-betul diterima masyarakat," kata dia.

Baca juga: Di Debat Kedua, Timses Sarankan Jokowi Bahas Ketahanan Pangan yang Tak Bisa Lepas dari Impor

Debat kedua pilpres akan digelar pada Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden.

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Format Debat Kedua Pilpres 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com