Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Daerah Perbatasan Diharapkan Selesai Akhir 2018

Kompas.com - 12/07/2017, 16:40 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan telah selesai.

Selanjutnya, pemerintah fokus pada penyediaan aspek lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat menunjang masyarakat.

"Sekarang, tahun ini memastikan supaya daerah ada manfaatnya. Sektor sosial terutama," ujar Tjahjo, di sela acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Tjahjo menyebutkan, sejumlah prasarana yang telah disiapkan.

Prasarana itu misalnya, terkait pertahanan, di Kupang sudah tersedia pesawat militer.

Selanjutnya, pemerintah akan membangun aspek penunjang lainnya.

Baca: Penyerapan Anggaran untuk Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Belum Maksimal

"Peralatannya, misalnya pesawat satu skuadron sukhoi sudah ada di Kupang. Sekarang bagaimana asramanya, dan semuanya," kata dia.

Di wilayah daerah perbatasan lainnya, lanjut dia, sudah dibangun puskesmas.

Ke depan akan dibangun rumah sakit daerah. Selain itu, penyediaan tenaga medis.

"Misalnya, 187 kecamatan sudah ada puskesmasnya tapi belum ada dokternya. Dari 187 kecamatan itu meliputi beberapa kabupaten, minimal harus ada Rumah Sakit rujukannya," kata Tjahjo.

Politisi PDI-P tersebut berharap seluruh tahapan pembangunan selesai pada akhir tahun 2018.

Baca: Saat Prajurit TNI Berperang Melawan Kebodohan di Daerah Perbatasan...

 

"Tinggal bagaimana manfaat untuk daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak boleh hanya sebatas bangunan fisik berupa pos-pos perbatasan.

Pemerintah juga harus mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sehingga tidak kalah dengan negara tetangga.

"Bagaimana kita tidak hanya membangun gerbangnya, tapi kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Itu yang paling penting," kata Kalla.

Kompas TV Jokowi resmikan pos lintas batas negara Badau
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com