Penyerapan Anggaran untuk Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Belum Maksimal

Kompas.com - 21/09/2016, 14:50 WIB
Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016). Kristian ErdiantoRapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menyatakan serapan anggaran pembangunan wilayah perbatasan pada Januari-Agustus 2016 baru mencapai 29,42 persen atau Rp 3,7 triliun dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp 9,4 triliun.

Dari serapan tersebut BNPP mencatat capaian fisik sebesar 44,54 persen yang meliputi 3.662 kegiatan.

"Memang angka ini masih di bawah target triwulan ketiga yakni 75 persen," ujar Hadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Hadi menuturkan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan daerah perbatasan yakni keterlambatan pelaksanaan lelang oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara keseluruhan, kata Hadi, sasaran pembangunan 2015 dan 2016 belum berjalan secara maksimal.

Selain itu menurutnya, alokasi APBN belum dapat mengakomodasi keseluruhan rencana kegiatan.

Pembangunan lokasi prioritas yang direalisasikan baru sebanyak 53 dari target 100 kecamatan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itu ditengarai karena kementerian/lembaga belum seluruhnya melaksanakan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 dan Rencana Aksi Tahunan.

“Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, kami minta di setiap kementerian dan lembaga dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan perbatasan negara,” kata Hadi.

Ditemui usai rapat koordinasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto selaku Ketua Pengarah BNPP mengakui adanya permasalahan dalam implementasi program Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas) terkait penyerapan anggaran.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Nasional
Jelang Libur Nataru: Airlangga: yang 'Travelling' yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Jelang Libur Nataru: Airlangga: yang "Travelling" yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Nasional
Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Nasional
Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Nasional
Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

Nasional
Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

Nasional
Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Nasional
Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Nasional
Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.