Penyerapan Anggaran untuk Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Belum Maksimal

Kompas.com - 21/09/2016, 14:50 WIB
Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016). Kristian ErdiantoRapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menyatakan serapan anggaran pembangunan wilayah perbatasan pada Januari-Agustus 2016 baru mencapai 29,42 persen atau Rp 3,7 triliun dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp 9,4 triliun.

Dari serapan tersebut BNPP mencatat capaian fisik sebesar 44,54 persen yang meliputi 3.662 kegiatan.

"Memang angka ini masih di bawah target triwulan ketiga yakni 75 persen," ujar Hadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Hadi menuturkan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan daerah perbatasan yakni keterlambatan pelaksanaan lelang oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara keseluruhan, kata Hadi, sasaran pembangunan 2015 dan 2016 belum berjalan secara maksimal.

Selain itu menurutnya, alokasi APBN belum dapat mengakomodasi keseluruhan rencana kegiatan.

Pembangunan lokasi prioritas yang direalisasikan baru sebanyak 53 dari target 100 kecamatan. 

Itu ditengarai karena kementerian/lembaga belum seluruhnya melaksanakan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 dan Rencana Aksi Tahunan.

“Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, kami minta di setiap kementerian dan lembaga dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan perbatasan negara,” kata Hadi.

Ditemui usai rapat koordinasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto selaku Ketua Pengarah BNPP mengakui adanya permasalahan dalam implementasi program Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas) terkait penyerapan anggaran.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X