Penyerapan Anggaran untuk Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Belum Maksimal

Kompas.com - 21/09/2016, 14:50 WIB
Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016). Kristian ErdiantoRapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menyatakan serapan anggaran pembangunan wilayah perbatasan pada Januari-Agustus 2016 baru mencapai 29,42 persen atau Rp 3,7 triliun dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp 9,4 triliun.

Dari serapan tersebut BNPP mencatat capaian fisik sebesar 44,54 persen yang meliputi 3.662 kegiatan.

"Memang angka ini masih di bawah target triwulan ketiga yakni 75 persen," ujar Hadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Hadi menuturkan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan daerah perbatasan yakni keterlambatan pelaksanaan lelang oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara keseluruhan, kata Hadi, sasaran pembangunan 2015 dan 2016 belum berjalan secara maksimal.

Selain itu menurutnya, alokasi APBN belum dapat mengakomodasi keseluruhan rencana kegiatan.

Pembangunan lokasi prioritas yang direalisasikan baru sebanyak 53 dari target 100 kecamatan. 

Itu ditengarai karena kementerian/lembaga belum seluruhnya melaksanakan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 dan Rencana Aksi Tahunan.

“Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, kami minta di setiap kementerian dan lembaga dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan perbatasan negara,” kata Hadi.

Ditemui usai rapat koordinasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto selaku Ketua Pengarah BNPP mengakui adanya permasalahan dalam implementasi program Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas) terkait penyerapan anggaran.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X