Pertemuan Pansus Angket KPK dan BPK Berlangsung Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan dan sejumlah anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Pansus Hak Angket KPK ingin meminta keterangan dari BPK soal audit keuangan KPK.

Pantauan Kompas.com, rombongan Pansus tiba di Gedung BPK pada pukul 13.00 WIB.

Setelah memasuki Gedung BPK, Pansus langsung naik ke lantai 19, tempat dimana pertemuan berlangsung.

(baca: Pekan Depan, Pansus Angket KPK Undang Yusril dan Romli Atmasasmita)

Pertemuan antara Pansus dan BPK dimulai pukul 13.45 menit, dan berlangsung tertutup.

Awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar atau dokumentasi awal selama lima menit, lalu diminta turun ke lobi oleh salah seorang staf DPR-RI.

"Silakan turun ya mbak, mas, ini tertutup. Nanti akan ada konferensi pers di bawah," kata staf tersebut.

(baca: Pansus Angket Akan Temui Terpidana Kasus Korupsi, Ini Tanggapan KPK)

Perwakilan Pansus yang hadir diantaranya Agun Gunandjar Sudarsa, Masinton Pasaribu, Dossy Iskandar Prasetyo, Risa Mariska, Eddy Kusuma Wijaya, John Kenedy Azis, serta Muhammad Misbakhun.

Sebelumnya Misbakhun menyampaikan, rencana rapat konsultasi dengan BPK untuk menanyakan audit BPK terhadap laporan keuangan KPK.

"Kami minta audit-audit yang sudah dilakukan BPK itu apa saja hasilnya, dan agar diserahkan kepada kami," kata politisi Golkar itu, Senin (3/7/2017).

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

(baca: Pansus Hak Angket KPK Akan Temui Terpidana Korupsi di Lapas)

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.