Pansus Angket Akan Temui Terpidana Kasus Korupsi, Ini Tanggapan KPK

Kompas.com - 03/07/2017, 20:21 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mempersilakan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang berencana meminta keterangan dari para koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung dan Rutan Pondok Bambu, Jakarta.

"Kalau menurut Pansus mendengarkan para terpidana korupsi akan lebih menguatkan Pansus, silakan saja," kata Febri, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Febri mengatakan, ketika seseorang sudah menjadi terpidana kasus korupsi, maka pengadilan sudah menyatakan seluruh dakwaan atau tuntutan KPK terbukti.

"Dengan demikian yang bersangkutan dijatuhi vonis bersalah. Itu artinya, semua proses sebenarnya sudah selesai," ujar Febri.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK berencana mengunjungi Lapas Sukamiskin dan Rutan Pondok Bambu, pada Kamis (6/7/2017).

Baca: Pansus Hak Angket KPK Akan Temui Terpidana Korupsi di Lapas

Anggota Pansus Angket, Muhammad Misbakhun mengatakan, Pansus berkepentingan meminta keterangan para terpidana korupsi terkait proses penyidikan yang dilakukan KPK kepada mereka.

"Kami akan bertemu dengan beberapa terpidana kasus tipikor. Kami akan menggali informasi apa saja yang mereka rasakan selama ini sebagai terpidana korupsi," ujar Misbakhun, di Kompleks Senayan, Senin.

Pada Kamis mendatang, Pansus akan memberangkatkan dua rombongan.

Ketua Pansus Angket, Agun Gunandjar Sudarsa, akan memimpin rombongan ke Lapas Sukamiskin sedangkan Wakil Ketua Pansus, Risa Mariska, akan memimpin rombongan ke Pondok Bambu.

Risa menambahkan, nantinya Pansus akan menanyai beberapa terpidana korupsi terkait proses penyidikan yang mereka lalui di KPK.

"Apakah ada penyimpangan atu hal-hal yang melanggar HAM-lah. Karena kami sering dengar sebenarnya tapi kan kami enggak bisa bilang itu menjadi fakta kami. Kami harus cari faktanya," ujar Risa.

Ia mengatakan, Pansus telah mengirim surat ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, terkait pemberitahuan kunjungan tersebut.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X