Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Rest Area Diperbanyak untuk Hadapi Mudik 2018

Kompas.com - 03/07/2017, 11:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, salah satu penyebab kemacetan selama mudik, yakni padatnya aktivitas di rest area.

Jumlah rest area yang terbatas tidak bisa menampung pemudik yang ingin beristirahat. Dampaknya, terjadi kemacetan di sekitar area tersebut.

"Karena penuh akhirnya di bahu jalan, dan ini membuat panjang. Sehingga harus dialirkan ke jalur yang lain termasuk ke jalur Pantura," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Hal tersebut, kata Tito, perlu diperhatikan pemerintah dengan mengatur strategi menghadapi mudik tahun depan. Ia meminta penambahan rest area di jalan tol yang dilalui pemudik.

"Perjalanan panjang dari Jakarta ke Semarang semuanya tol. Mereka mungkin tidak keluar (tol), yang keluar yang menuju kampungnya. Otomatis ini akan melelahkan jadi perlu diperbanyak rest area," kata Tito.

(baca: Arus Mudik dan Balik Relatif Lancar, Kapolri Ucapkan Terima Kasih)

Terkait rekayasa lalu lintas arus mudik dan arus balik, Tito menganggap semua berjalan sesuai rencana.

Menurut dia, tidak terjadi lagi kemacetan selama berjam-jam di jalanan karena kendaraan berebutan keluar di pintu keluar tol.

Pemudik bisa menggunakan jalur alternatif, yaitu tol fungsional yang menghubungkan Brebes dengan Grinsing.

(baca: Dua Rest Area di Tol Cipali Terpantau Padat)

Selain itu, pemerintah juga membangun empat jalan layang untuk menghindari jalur-jalur kereta yang memperparah antrean kendaraan.

"Secara umum, terlepas ada beberapa kepadatan, relatif lancar," kata Tito.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo sebelumnya mengatakan, kepadatan di rest area karena infrastruktur yang ada, seperti toilet dan tempat beristirahat, tidak didesain untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran.

Jika infrastruktur dibangun untuk menampung seluruh kendaraan yang ada saat musim Lebaran, kata Sugihardjo, justru hanya akan menghabiskan banyak anggaran.

Sementara infrastruktur tidak akan dimanfaatkan secara maksimal di luar masa Lebaran.

"Infrastruktur memang tidak didesain untuk arus puncak. Kalau dibuat, maka investasinya banyak, dan di luar puncak arus mudik atau balik jadi mubazir. Mending, dananya buat pembangunan di pinggiran. Jadi memang langkah-langkah optimalisasi yang kami lakukan," ucapnya.

Kompas TV Menhub Lakukan Kunjungan Kerja Pasca-Arus Balik Lebaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com