Menurut Yusril, Seharusnya Tak Ada "Presidential Threshold" di Pemilu 2019

Kompas.com - 22/06/2017, 06:38 WIB
Pakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra di sela acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017) Fachri FachrudinPakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra di sela acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)  Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak tepat jika ketentuan ambang batas untuk pencalonan presiden ( presidential threshold) diterapkan pada Pemilu Serentak 2019.

Menurut dia, akan muncul problematika untuk menetapkan dasar perhitungannya.

"Bagaimana menghitung presidential threshold kalau pemilu diadakan serentak? Kan tidak mungkin," kata Yusril, seusai acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang, di Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Yusril juga menanggapi sikap pemerintah yang ngotot menginginkan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen, yakni 20 persen kursi dan 25 persen suara nasional.

Menurut Yusril, angka tersebut tidak menjamin bahwa presiden yang terpilih nantinya akan mendapat dukungan parlemen.

Baca: RUU Pemilu Tersandera "Presidential Threshold"...

"Apa sih angka 20-25 persen? Kalau dibilang Pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) supaya Presiden memperoleh dukungan parlemen, kalau yang dukung 20 persen tapi 80 persen lainnya enggak dukung, ngapain juga. Enggak ada gunanya juga kan," kata Yusril.

Ia juga mengkritik ancaman pemerintah akan menarik diri jika perdebatan ambang batas tak mencapai titik temu. 

Yusril mengatakan, akan semakin rancu jika pemilu diadakan serentak, sementara peraturannya mengacu pada UU yang lama, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Undang-undang yang ada sekarang itu bukan pemilu serentak," kata Yusril.

Oleh karena itu, seharusnya tidak ada ambang batas untuk pencalonan presiden jika pemilu 2019 dilaksanakan serentak.

Jika ambang batas tetap diberlakukan, maka Pemilu 2019 tidak dilakukan secara serentak. Akan tetapi, hal ini mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Putusan MK mengatakan bahwa pemilu serentak harus dilaksanakan 2019," ujar pakar hukum tata negara tersebut.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Nasional
Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Nasional
Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X