Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Tak Akan Halangi KPK Usut Oknum Kejati Bengkulu

Kompas.com - 09/06/2017, 14:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembuktian perkara yang menjerat anak buahnya.

KPK dikabarkan menangkap tangan kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba dan pejabat lainnya pada Kamis (8/6/2017) malam. Ia memastikan pihaknya tidak akan menghalangi proses penyidikan KPK.

"Kita tidak akan pernah melindungi, menghalang-halangi, apalagi mencegah dan membela. Yang salah biar dinyatakan bersalah," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Prasetyo meyakini KPK memiliki bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan. Ia menyayangkan terjadi lagi pelanggaran hukum di lingkungan kejaksaan. Padahal, dirinya telah berkali-kali mengingatkan bawahannya.

(Baca: Cerita Kajati Bengkulu saat Anak Buahnya Dicokok KPK)

"Setiap kali inspeksi dari Jamwas (Jakda Agung Muda Pengawasan), atau Aswas (Asisten Pengawasan) daerah termasuk Jaksa Agung Muda, saya sendiri ingatkan jangan main-main," kata Prasetyo.

Begitu mendengar kabar anak buahnya ditangkap, Prasetyo langsung menghubungi pimpinan KPK untuk memastikan. Ia juga menawarkan bantuan jika KPK membutuhkan informasi tambahan.

"Kenapa saya minta konfirmasi ke mereka, supaya bisa mengambil tindakan tegas. Hari ini pun juga kalau dijadikan tersangka akan saya berhentikan mereka," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo tak ingin oknum kejaksaan yang ditangkap dipandang sebagai perbuatan institusi. Jumlah jaksa di seluruh Indonesia ada lebih dari 1.000. Apa yang menimpa pejabat Kejati Bengkulu, kata dia, jangan sampai digeneralisir.

(Baca: Oknum Jaksa di Kejati Bengkulu Diduga Salah Gunakan Wewenang)

"Masih sangat banyak jaksa lain yang baik, penuh dedikasi menjalankan tugas-tugasnya, begitupun integritasnya," kata dia.

KPK mengamankan tiga orang dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu. Selain dari unsur penegak hukum, mereka berasal dari unsur swasta dan pejabat pemerintah yang mengurusi bidang pengadaan.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, operasi tangkap tangan kali ini diduga terkait indikasi korupsi yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oknum jaksa di Kejati Bengkulu. Rencananya, sore ini KPK akan menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan tersebut.

Kompas TV KPK Lakukan OTT Pejabat Kejati Bengkulu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com