Pancasila di Tengah Musim Parade Massal

Senada dengan itu, budayawan Garin Nugroho sering mengkritisi kebijakan budaya pemerintahan Presiden Joko Widodo, antara lain mengatakan, politik Indonesia saat ini adalah kumulasi suara massa menyingkirkan individu dan kualitas perorangan. Dampak politik ini, katanya, sampai menyentuh  keseharian masyarakat  yang disebut budaya.

Kemudian ia mengatakan, boleh muncul dengan menari dan menyanyi massal, tapi jangan lupa budaya adalah sensitivitas terkecil kemanusiaan terhadap jaman dan perubahan. Melakukan kerja Pancasila lewat budaya  harus memahami hal itu.

"Bukan sekadar unjuk massa dan follower atau pengikut yang tanpa strategi kebangsaan yang bisa melahirkan fanatisme makin tebal," ujarnya.

Sosialisasi Pancasila, kata Garin, seharusnya bukan dengan cara fanatisme yang menimbulkan fanatisme lain.

Direktur lembaga  PARA Syndicate di Jakarta Selatan, Ari Nurcahyo mengatakan, pembumian Pancasila jangan hanya gelar seremonial atau hanya memanggungkan Pancasila tetapi lupa  pokok terpentingnya, yaitu memandukan (tandem) antara "pengalaman" cita-cita luhur dengan pengalaman sehari-hari.

Direktur Eksekutif Institut Peradaban di Jakarta, Ichan Loulembah, mengatakan, tindak artifisial berlebihan dalam pawai atau parade tidak banyak menolong. Katanya, kebinekaan yang sudah hadir sejak kita lahir sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Yang terjadi sekarang, katanya, cuma  perlombaan dalam kontestasi politik dan ketimpangan dalam proses  ekonomi.

"Aneka pawai dan perayaan seremonial kebinekaan, apalagi diselenggarakan secara demonstrative hanya akan terasa karikatural," ujar Ichan Looulembah  yang juga sebagai anggota dewan Pembina Institut Harkat Negeri itu.

Latah gerak massal dengan segala kemasan seni budaya bukan hanya tampak karikatural, tetapi seperti dikatakan oleh Siti Zuhro, bisa membuka benturan massal.