Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Optimisme Mewariskan Pancasila...

Kompas.com - 08/06/2017, 08:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado dan Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian masyarakat Indonesia saat ini dinilai telah kehilangan jati dirinya. Pancasila sebagai dasar negara tidak lagi dihayati dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibatnya, tindakan-tindakan yang mengarah pada perpecahan semisal fitnah, ujaran kebencian, hingga kabar bohong sangat mudah muncul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di media sosial.

Bahkan, muncul juga sentimen suku, ras, agama dan antargolongan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Presiden Joko Widodo yang juga aktif menggunakan media sosial turut merasakan fenomena ini. Ia kerap geleng-geleng kepala setiap melihat isi komentar dan perdebatan di media sosial.

Saat berpidato di berbagai kesempatan, kepala negara meminta masyarakat untuk berhenti saling menghujat dan saling menjelekkan. Tidak puas hanya sekedar memberi imbauan, Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

(Baca: Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?)

Unit yang berada langsung dibawah Presiden ini akan bertugas untuk membantu menghidupkan kembali nilai-nilai pancasila dalam bermasyarakat.

Jokowi memastikan produk dari UKP PIP ini tidak sama dengan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) seperti era Orde Baru.

Sifat program ini bukan indoktrinasi, melainkan sosialisasi yang lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Kami sih ingin penyampaiannya yang kekinian, tak lagi indoktrinasi," ujar Jokowi dalam wawancara khusus dengan tim Kompas.com di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik. Tujuannya, supaya penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda.

"Sehingga anak-anak muda ini bisa terangkul dengan baik dengan adanya program-program ini," ujar Jokowi.

Formasi senior

Meski tugas unit tersebut menarget anak-anak muda, Jokowi masih mempercayakan posisi Dewan Pengarah UKP PIP dipimpin oleh tokoh-tokoh senior alias generasi tua. Sebut saja, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (70 tahun) dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno (81 tahun).

Selain itu, ada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif (82 tahun), Ketua Umum PBNU Sa'id Aqil (63 tahun), Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (74 tahun), dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (60 tahun).

(Baca: Ada Megawati dan Ma'ruf Amin, Ini 9 Pengarah UKP Pancasila)

Ada pula tokoh mewakil agama Kristen Protestan Andreas Annangguru Yewangoe (72 tahun), tokoh mewakili agama Hindu Wisnu Bawa Tenaya (59 tahun) dan tokoh mewakil agama Budha Sudhamek (61 tahun).

Jika dirata-ratakan, usia Dewan Pengadah mencapai 69 tahun. Sementara, Yudi Latif yang dipercaya sebagai Kepala UKP-PIP berusia 52 tahun.

Halaman:


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com