Rebutan Kursi Pimpinan DPD Sudah Terjadi Sejak 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 dan 2009-2014, Laode Ida, mengatakan, upaya perebutan kursi pimpinan DPD sudah terjadi sejak 2009.

Laode mengatakan, awalnya saat DPD baru berdiri berdiri pada 2004 lembaga ini masih mencari fondasi awal.

Sama sekali tidak ada pembicaraan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun.

(Baca: Mantan Komisioner KPU: Jangan-jangan Memang Ada Upaya Mendegradasi DPD)

Sebab, masa jabatan pimpinan DPR dan MPR juga berlangsung selama 5 tahun atau hingga akhir periode.

Upaya pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun baru terjadi saat memasuki periode kedua (2009-2014).

"Ini dampak dari mereka yang tidak puas dengan hasil pemilihan pimpinan DPD," ucap Laode.

Namun, Laode dan Irman Gusman serta GKR Hemas yang menjabat saat itu berhasil meredam upaya anggota menggoyang kursi mereka.

Akibatnya, upaya untuk memangkas masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun gagal dilakukan.

"Saat itu saya sampaikan, pimpinan ini sudah janji disumpah untuk menjabat selama satu periode. Tidak boleh diutak-atik lagi," ucap Laode.

(Baca: "DPR Melihat DPD sebagai Saingan")

Namun setelah memasuki periode 2014-2019, usul memangkas masa jabatan 2,5 tahun kembali disuarakan oleh anggota.

Kali ini, upaya yang dilakukan berhasil. Mohammad Saleh, GKR Hemas dan Farouk Muhammad mengakhiri jabatannya di tengah periode.

Posisi ketiganya digantikan oleh Oesman Sapta Oedang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Saleh sejak awal tidak mempersoalkan kursinya diambil di tengah jalan.

Namun GKR Hemas, Farouk Muhammad dan sejumlah anggota yang tidak menerima kepemimpinan Oesman Sapta cs saat ini tengah mengajukan upaya hukum ke PTUN.

"Saya sendiri merasa ini tidak mengagetkan dengan pergantian ini, karena profil kepemimpinan yang ada iji rentan dipersoalkan. Semuanya elitis," ucap Laode.