Rawat Kebinekaan lewat Seni-Budaya

AMBON, KOMPAS — Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Ambon menggelar karnaval multietnik yang melibatkan 35 daerah dan sanggar seni budaya di Kota Ambon, Maluku, Kamis (18/5). Karnaval tersebut bertujuan memperteguh identitas kebinekaan Indonesia yang kini tengah mengalami ujian berat sebagai dampak dari dinamika politik, sosial, dan hukum di DKI Jakarta.

"Terselenggaranya karnaval multietnik ini menunjukkan kebesaran hati masyarakat Maluku dan Kota Ambon pada khususnya yang memberikan ruang kepada begitu banyak kelompok yang datang dari sejumlah tempat untuk hidup bersama," kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, seusai membuka kegiatan tersebut.

(Baca: Kebinekaan yang Terjagal)

Menurut dia, kebesaran hati untuk menerima perbedaan dan memelihara kebinekaan sangat dibutuhkan Indonesia di tengah dinamika sosial, politik, hukum yang telah menimbulkan keretakan di tengah masyarakat. Kebesaran hati seperti inilah yang mesti dicontoh daerah lain di Indonesia.

Karnaval kebudayaan multietnik memperteguh warna keberagaman di Maluku. "Peran kebudayaan sangat penting karena budaya ini boleh dibilang bahasa yang melampaui ketegangan-ketegangan sosial politik. Saya kira forum semacam ini sangat diperlukan," ujarnya.

Selain Hilmar, hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin Bin Taher dan Kepala Pelestarian Nilai dan Budaya Ambon Stavanus Tiwery. Karnaval dimulai di Lapangan Merdeka, kemudian Jalan Pattimura, selanjutnya Jalan Diponegoro, Jalan Jan Paays, hingga berakhir di depan museum Gong Perdamaian Dunia.

(Baca: Arus Balik Kebinekaan)

Hamin dalam sambutannya mengatakan, Maluku menjadi rumah bersama bagi berbagai suku yang telah berakulturasi dengan agama seperti dari Eropa, Arab, Makassar, Jawa, Minang, Minahasa, Sunda, dan banyak lainnya. Setelah dilanda konflik sosial bernuansa agama belasan tahun silam, masyarakat Maluku terus bangkit membina kerukunan.

Perkuat silaturahim

Panglima Komando Daerah Militer Pattimura Mayor Jenderal Doni Monardo mengatakan, sejak bertugas di wilayah itu Agustus 2015, pihaknya terus menggelar silaturahim dengan tokoh di Maluku. Doni bahkan berhasil mendamaikan sejumlah desa yang terlibat konflik. (FRN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Mei 2017, di halaman 15 dengan judul "Rawat Kebinekaan Lewat Seni-Budaya".