Angket KPK, Pimpinan DPR Usul Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengusulkan adanya rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan seluruh fraksi di DPR untuk menjembatani perbedaan pendapat dalam hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Taufik mengatakan, situasi dalam pelaksanaan hak angket KPK saat ini dilematis. Sebab, saat ini paripurna DPR telah mengesahkan usulan hak angket, tetapi di sisi lain mayoritas fraksi sudah menyatakan sikapnya untuk menolak.

"Kalau kemudian keputusan paripurna soal angket dibatalkan jadi preseden buruk. Nanti semua keputusan di DPR bisa dibatalkan semua. Undang-undang dibatalkan, APBN dibatalkan," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/5/2017) malam.

"Kalau ada yang ngotot dicabut keputusan paripurna terkait hak angket, keputusan lainnya nanti juga dicabut semua. Makanya perlu diadakan rapat konsultasi," kata politisi PAN itu.

Jika tidak dilakikan rapat konsultasi sebelum Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK terbentuk, ia mengkhawatirkan pansus akan layu sebelum berkembang.

Sebab, meskipun pansus terbentuk dan nanti mampu menyelesaikan tugasnya, pengesahan rekomendasi harus melalui paripurna.

(Baca juga: Tak Punya Legalitas yang Kuat, Hak Angket KPK Bisa Dibatalkan)

Sementara, saat ini mayoritas fraksi menyatakan tidak setuju, sehingga pansus angket KPK nantinya akan percuma.

"Makanya perlu rapat konsultasi untuk membicarakan kelanjutan hak angket ini," ujar Taufik.

Hingga saat ini tercatan enam fraksi yang menolak angket KPK dilanjutkan yakni Fraksi Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PKB.