Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Boleh Tidak SBY Main Twitter?

Kompas.com - 07/05/2017, 17:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meluncurkan buku yang berisi kumpulan kicauannya di jagad Twitter.

Buku yang berjudul "Twitter SBY Catatan Seorang Pemimpin di Media Sosial" disusun oleh Putu Suasta.

Buku itu diluncurkan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

(Baca: Ini Kata Wapres Kalla soal Kicauan SBY di Twitter)

Tepatnya, seusai penandatanganan petisi antihoaks oleh Partai Demokrat dan masyarakat Mataram di Lapangan Bumigora, Mataram, Minggu (7/5/2017).

SBY mengungkapkan dirinya mulai eksis di media sosial sejak tahun 2013, yakni di periode kedua masa pemerintahannya selaku Presiden RI keenam.

Ia mengaku eksis di media sosial karena merasa pernyataannya kerap diplintir oleh media massa.

Sepanjang perjalanannya menjelajahi dunia maya, SBY juga mengaku banyak yang tak menyenanginya.

"Banyak yang tak senang. Kemarin dalam rangka pikada saya dihujat, diserang sana sini. Lantas saya bertanya, boleh tidak SBY main Twitter? Boleh," ujar SBY.

Ia lantas mengingatkan semua pihak agar menghormati hak asasi manusia dalam berpendapat melalui media sosial.

"Orang bersosial media di negeri ini kalau dilarang, hancur sudah demokrasi. Saya dukung Presiden perangi hoaks dan fitnah asalkan adil. Setuju?" ucap SBY.

Diketahui, SBY aktif berkicau di Twitter sejak masih menjabat sebagai Presiden keenam RI.

Semenjak Pilkada DKI berlangsung, intensitasnya meningkat. Demikian pula saat rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk sekelompok mahasiswa.

(Baca: Akun Twitter SBY: Ya Allah, Negara Kok Jadi Begini...)

SBY kemudian berkicau menanyakan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian tentang haknya untuk tinggal di Indonesia dengan aman.

Kicauan SBY tersebut akhirnya memancing netizen berbondong-bondong menggunakan tagar Saya Bertanya.

Kompas TV Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat atas kabar hoax yang kerap menyerangnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com