Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telepon Menteri BUMN, Jokowi Minta Ada Hari Kirim Buku Gratis

Kompas.com - 02/05/2017, 15:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menelepon Menteri BUMN Rini Soemarno di sela pertemuannya dengan para pegiat gemar membaca di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Presiden meminta Rini menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menggratiskan pengiriman buku ke penjuru tanah air pada hari tertentu.

"Saya tadi minta supaya disediakan satu hari saja untuk kirim buku itu bisa gratis," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Menteri Rini, menurut Jokowi, menyanggupinya.

Nantinya, ada satu hari di dalam satu bulan di mana pengiriman buku ke penjuru Indonesia tidak dikenakan biaya sepeser pun.

(Baca: Jokowi Janji Kirim 10.000 Buku untuk Setiap Pegiat Gemar Membaca)

"Tanggalnya nanti akan saya sampaikan sendiri ke para pegiat literasi itu," ujar Jokowi.

Kebijakan itu sendiri adalah masukan dari para pegiat gemar membaca. Mereka mengeluhkan biaya pengiriman buku yang sangat tinggi, bahkan melebihi dari total harga buku itu sendiri.

Hal itu menyebabkan banyak pihak yang berpikir dua kali untuk mengirimkan buku, khususnya ke pelosok tanah air.

"Ini bukan beli bukunya, tapi tentang ongkos kirimnya. Karena letaknya ada di gunung, ada yang di perbatasan, tepi pantai, jauh-jauh sekali sehingga ongkos kirimnya sangat mahal," ujar Jokowi.

(Baca: 200 Buku untuk Komunitas Baca Hikayat Tanah Hitu di Maluku Tengah)

"Dengan begini, kirim buku menjadi lebih gampang, tidak lagi terbebani oleh biaya," lanjut dia.

Diketahui, Presiden memperingati Hari Pendidikan Nasional di Istana Negara bersama lebih dari 35 pegiat gemar membaca se-Indonesia.

Tidak hanya mengobrol santai tentang bagaimana perjuangan mereka menghadirkan bacaan bagi anak-anak pelosok negeri, Jokowi juga sempat meninjau moda transportasi yang mereka gunakan. Mulai dari angkot, bemo, gerobak hingga motor.

Kompas TV Kompas Gramedia Bagi-Bagi Buku Gratis

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com