Dua Terdakwa Akui Beri Uang kepada Pejabat Bakamla

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua terdakwa Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Dalam persidangan, keduanya mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Adami mengaku telah memberikan uang kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan sebesar 104.500 dollar Singapura.

Menurut Adami, pemberian itu atas arahan dari pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi.

"Waktu pertemuan itu saya bilang, 'Pak, kami mau sampaikan amanah dari Pak Eko untuk serahkan uang ke Bapak (Nofel)'," kata Adami kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(baca: Kepala Bakamla Pernah Dua Kali ke Rumah Pemberi Suap)

Selain itu, Adami menyerahkan uang kepada Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Menurut Adami, saat itu dia diminta untuk membantu Tri Nanda yang sedang kesulitan membayar utang.

Kemudian, Adami memberikan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo.

(baca: Kepala Bakamla Mengaku Diingatkan Wakil KSAL soal Indikasi Korupsi)

Saat itu, Bambang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

"Waktu itu ada dua kali penyerahan. 100.000 dan 5.000 dollar Singapura," kata Adami.

Selain itu, Adami dan Hardy mengaku bersama-sama menyerahkan uang dalam pecahan dollar Singapura senilai Rp 2 miliar kepada Eko Susilo Hadi.

Pemberian dilakukan di ruang kerja Eko di Kantor Bakamla.

Kedua terdakwa mengakui bahwa uang-uang tersebut berasal dari Fahmi Darmawansyah yang merupakan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia.

Pemberian uang itu terkait penunjukkan perusahaan mereka sebagai pemenang tender pengadaan monitoring satelit.