Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Baru KPU Komitmen Jaga Netralitas

Kompas.com - 11/04/2017, 20:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 berkomitmen untuk menjaga netralitas.

"Kami bertujuh sudah komitmen, kemandirian lembaga mutlak dipegang teguh," ujar salah seorang komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (11/4/2017).

Pramono mengakui bahwa ketidaknetralan adalah godaan yang paling dikhawatirkan.

Oleh sebab itu, dia berharap rekan-rekannya memegang teguh komitmen tersebut sampai akhir periode jabatan.

(Baca: Mengunjungi "Operation Room" 1217 di Kantor KPU...)

KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, menurut Pramono, sudah lumayan teruji netralitasnya. Namun, dia merasa tetap perlu ditingkatkan lagi ke depannya.

Salah satu bentuk ketidaknetralan yakni pertemuan tertutup dengan kelompok politik tertentu. Pramono ingin hal-hal serupa dihindari.

"Tentu bentuknya kami tidak akan melakukan pertemuan secara tertutup. Kalau menerima tamu harus di kantor (KPU). Secara resmi. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu menjadi komitmen kami bersama," ujar Pramono.

Setelah dilantik Presiden, Komisioner baru KPU akan berkoordinasi di internal. Konsolidasi itu dalam rangka menentukan struktur KPU ke depan, misalnya ketua, wakil ketua dan sebagainya.

"Hal-hal itu akan kami selesaikan dalam dua hari ini," ujar Pramono. (Baca: Jokowi Lantik Komisioner Baru KPU dan Bawaslu)

Diberitakan, Presiden Jokowi melantik tujuh orang sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi.

Tujuh komisioner KPU itu yakni Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman dan Viryan. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017.

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com